Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Download Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

File Preview:



Download File:

Keterangan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Status Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia ini mencabut Permenaker Nomor 07 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe!indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
  2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menenma upah di luar wilayah republik Indonesia.
  3. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  4. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pckerja Migran Indonesia secara terpadu.
  5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  6. Pelaksana Penempatan adalah Badan dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  7. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau scbaliknya.
  8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang dibcrikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
  9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecclakaan Kerja.
  10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembal..i ke Indonesia, mcninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
  11. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
  12. Cacat Sebagian Anatomis adalah Cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
  13. Cacat Sebagian Fungsi adalah Cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi scbagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
  14. Cacat Total Tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
  15. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja.
  16. Peserta adalah Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang telah terdaftar dan membayar iuran jaminan sosial.
  17. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
  19. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi.
  20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  21. Atase Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketcnagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis bidang ketenagakerjaan yang berkedudukan di Perwaki!an Republik Indonesia di luar negeri.
  22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
  23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 2
Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi:
a. JKK;
b. JKM; dan
c. JHT.

Pasal 3
(1) Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepesertaan program:
a. JKK; dan
b. JKM.

(2) Calon Pekcrja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti program JHT. 

Pasal 4
Program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sumber: http://www.kemnaker.go.id

Belum ada Komentar untuk "Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel