Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi
Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi

Download Artikel Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi Format Microsoft Word

File Preview:



Download File:

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi

SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI

OLEH
AGUNG NADHI NURCAHYANTO, SH. MH.


BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan
Gagasan mengenai pelembagaan/ institusionalisasi sebuah lembaga peradilan tata negara (constitutional court), tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, yang acapkali terancam oleh kesewenang-wenangan pemerintah berkuasa. Upaya inilah yang selanjutnya melahirkan konsepsi “constitutional review” atau pengujian konstitusional. Konsepsi ini lahir sebagai buah perkembangan pemikiran dari gagasan tentang negara hukum –dalam pengertian rule of law–, prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power), dan upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Kolaborasi ketiga Ide dasar kemudian dikembangkan dalam sebuah konsep constitutional review, sebagai jawaban atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis. Terdapat sedikitnya dua tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari pengembangan model constitutional review. Pertama, adalah untuk menjamin adanya sebuah perimbangan atau hubungan yang sinergis yang menjadi refleksi dari berjalannya system demokrasi antara tiga cabang kekuasaan yang ada, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme ini dimaksudkan agar ketiga cabang kekuasaan yang ada tidak berjalan secara timpang, atau ada dominasi oleh satu cabang kekusaan yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lain, semisal praktek-praktek executive heavy atau legislative heavy yang kerap melanda Indonesia. Kedua, adalah sebagai sebuah upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yang telah dijamin konstitusionalitasnya oleh konstitusi (UUD), dari perilaku absolute pemegang kekuasaan, yang dapat berakibat pada dikebirinya/dilanggarnya hak-hak fundamental warga negara. 

Ide constitutional review pada kelanjutannya tumbuh dengan massif seiring dengan menguatnya semangat penegakkan konstitusi sebagai grondnorm/higest norm atau hukum dasar tertinggi, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi, semua norma hukum negara haruslah konsonan dengan norma-norma konstitusi. Konstitusi menjadi perwujudan dari konsepsi negara hukum baik rechtsstaat maupun the rule of law, dimana negara tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan semata (absolutisme/machtstaat), tetapi didasarkan atas hukum, yang diejawantahkan sekaligus disimbolkan dalam suatu konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial warga negara dengan negara. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people) kepada negara, melalui konstitusilah rakyat merelakan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus senantiasa dikawal dan dijaga, sebab semua bentuk penyimpangan kekuasaan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. 

Pascameletusnya Revolusi Perancis, yang melahirkan gagasan pemisahan kekuasaan negara secara ketat (strict separation of governmental power), sebagaimana dicetuskan oleh Montesquieu 1748, pemisahan secara absolut ini merupakan manifestasi perlawanan terhadap tradisi absolutisme. Berakar dari gagasan pemisahan kuasa inilah kemudian berkembang ide yang dikenal dengan judicial review, doktrin ini mengajarkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan berlaku tidaknya suatu aturan hukum yang dianggap sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Meski Perancis pada waktu itu menolak pandangan ini, karena berpegang teguh pada supremasi parlemen, sebagai lembaga perwakilan rakyat, setidaknya ide tentang mekanisme judicial review telah terlontar semenjak pecahnya Revolusi Perancis. 

Upaya penegakkan konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara menjadi karakteristik dari cita-cita tentang negara hukum, meskipun karakteristik ini kemudian diaplikasikan dalam bentuk yang berbeda, namun esensi keduanya tetaplah sama. Konsep rechtsstaat mengehendaki perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme paradilan adiministrasi, yang artinya warga negara dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap tindakan pemegang kekuasaan atau aturan yang dianggap melanggar hak-hak konstitusionalnya, pada sebuah lembaga peradilan administrasi, sedangkan konsep the rule of law menitikberatkan pada metode judicial, atau melalui mekanisme judicial review. Karena tulisan ini akan mencoba untuk melakukan penelusuran terhadap pelembagaan pengadilan tata negara (constitutional court), maka tulisan ini selanjutnya akan lebih banyak mengelupas term judicial review, dan mengenai upaya administrasi akan dikupas pada bagian tulisan yang lain. 

Doktrin judicial review menyeruak kembali dan dipertegas oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (The Supreme Court United States of America) ketika memutus perkara Marbury versus Madison tahun 1803. Dalam putusannya John Marshall sebagai Ketua Mahkamah Agung (chief justice) menyatakan bahwa Judiciary Act 1789 yang dijadikan dasar gugatan William Marbury terhadap James Madison adalah bertentangan dengan Article III Section 2 Konstitusi Amerika Serikat, sehingga dalam memeriksa perkara tersebut Mahkamah Agung menggunakan pintu kewenangan yang ditafsirkan dari konstitusi, bukan melalui Judiciary Act 1789. Peristiwa monumental yang tidak pernah terjadi dalam dunia peradilan sebelumnya inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya gelar sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), yang melekat pada Mahkamah Agung. Konstitusi menjadi “the supreme law of the land,” oleh karenanya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya harus tunduk dan konsonan terhadapnya, apabila terjadi pertentangan, maka aturan yang lebih rendah dinyatakan tidaklah berlaku mengikat. Jadi, di sini Mahkamah Agung berfungsi sebagai negative legislature, dan hakim-hakimnya berkedudukan sebagai judge made law, karena mereka berwenang menemukan dan menginterpretasikan suatu aturan hukum dengan sandaran konstitusi. 

Jika di Amerika Serikat yang menganut system hukum anglo saxon fungsi sebagai the guardian and the interpreter of constitution melekat pada Mahkamah Agung, maka lain lagi yang berlaku di Austria yang menganut system hukum Eropa Kontinental. Austria yang menganut model Kelsenian (the Kelsenian model) 1920, mempunyai sebuah institusi peradilan tersendiri di luar Mahkamah Agung, yang melaksanakan fungsi constitutional review. Institusi ini disebut sebagai Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court/Verfassungsgerichtshoft). Usulan pembentukan Mahmkamah Konstitusi disampaikan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharau Konstitusi Austria (Chancelery), pada tahun 1919-1920. Mahkamah Konstitusi Austria menjadi Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model pemisahan ini terkait dengan hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (the principle of the supremacy of the constitution) dan prinsip supremasi parlemen (the principle of the supremacy of the parliament). Terhadap konsepsi ini Hans Kelsen mengatakan: “Penerapan peraturan-peraturan konstitusi mengenai pembuatan undang-undang hanya dapat dijamin secara efektif jika suatu organ selain organ legislative diberi mandat untuk menguji apakah suatu undang-undang (hukum) sesuai atau tidak dengan konstitusi, dan untuk membatalkannya jika –menurut pendapat organ ini– hukum tersebut “tidak konstitusional.” Mungkin ada organ khusus yang dibentuk untuk tujuan ini, misalnya, pengadilan khusus yang disebut “pengadilan konstitusi;” atau pengawasan “kekonstitusionalitasan” suatu undang-undang yang disebut judicial review, dapat dilakukan oleh pengadilan-pengadilan biasa, dan terutama oleh pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung). 

Model pembagian dua lembaga (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang dikemukakan Hans Kelsen ini, kemudian banyak ditiru oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan maksud untuk memaksimalkan fungsi dari mekanisme constitutional review dan judicial review. Walaupaun begitu, sampai saat ini, baru sekitar 78 negara yang memiliki organ Mahkamah Konstitusi, karena kemunculan organ ini merupakan sebuah fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Yang menarik dicermati, kemunculan organ Mahkamah Konstitusi yang terlepas dari lembaga Mahkamah Agung, umumnya terjadi pada negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi negara demokrasi konstitusional. 

Sebagai gambaran, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah hampir dibentuk oleh para founding fathers kita di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada rapat-rapat BPUPKI yang mempersiapkan UUD Indonesia, sempat pula diperdebatkan perlu tidaknya pembentukan pengadilan spesial di luar Mahkamah Agung. 

Dalam salah satu rapat BPUPKI, Prof. M. Yamin pernah menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil atau constitutional disputes. Gagasan Prof. Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu materieele toetsengrecht (uji materil) terhadap UU. 

Namun, gagasan itu disanggah oleh anggota BPUPKI yang lain Prof. Soepomo. Dalam rapat besar BPUPKI pada 15 Juli 1945 ia mengatakan bahwa pembentukan sebuah pengadilan spesial yang khusus menangani konstitusi belumlah diperlukan. Alasannya, menurut Prof. Soepomo, Indonesia belum memiliki banyak ahli yang dapat mengisi jabatan itu. 
Untuk mengetahui apa dan bagaimana argumen Prof. Soepomo menanggapi gagasan dibentuknya pengadilan spesial yang diusulkan Prof. Yamin, berikut kami kutipkan pernyataan selengkapnya sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Laica Marzuki:"Kecuali itu Paduka Tuan Ketua. Kita dengan terus terang akan mengatakan, bahwa para akhli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan tuan Yamin harus mengingat pula bahwa di Austria, di Ceko Slowakia, dan Jerman waktu Weimar bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan spesial, Constitutioneel Hof, yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi buat negara yang muda, saya kira belum waktunya mengerjakan persoalan itu".
Menurut Pendapat Laica, pernyataan dari Prof. Soepomo ditafsirkan sebagai penangguhan pembentukan pengadilan konstitusi, dan bukan penolakan. Demikian disampaikan Laica dalam buku "Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia" yang diterbitkan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). 

Argumen dari Prof. Soepomo tersebut tampaknya mengakhiri perdebatan mengenai pembentukan pengadilan konstitusi. Sejarah mencatat bahwa tanggal 15 Juli 1945 merupakan sidang terakhir yang diselenggarakan BPUPKI. Hasil sembilan hari sidang BPUPKI kemudian disahkan sebagai UUD Sementara (UUDS) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. 

Bagaimanapun, mengingat luasnya wawasan dan tingginya intelektualitas Prof. Yamin, yang disebut Laica sebagai the great lawyer, gagasan pembentukan pengadilan spesial tentu tidak ia lontarkan secara spontan. Malah, dilihat dari risalah persidangan BPUPKI, menurut sejarawan Taufik Abdullah, Prof. Yamin memperlihatkan dirinya sebagai orang yang paling siap tampil sebagai salah seorang perancang UUD. 

Menurut Taufik Abdullah di dalam buku "1000 Tahun Nusantara", Prof. Yamin merupakan seorang ahli hukum yang mempelajari perbandingan konstitusi dan sejarawan yang romantik visioner. Sementara, Prof. Soepomo oleh Taufik disebut sebagai "arsitek" rancangan UUD. 

Sejarah juga mencatat bahwa gagasan Prof. Yamin soal pengadilan spesial di Indonesia merupakan sebagian dari ide-idenya yang kandas lantaran dirinya tidak masuk menjadi anggota panitia khusus BPUPKI yang merancang UUD. Masih menurut Taufik, ide-ide Prof. Soepomo yang anggota panitia perancang UUD, soal MPR, DPR, DPA, dan negara kesatuan telah diusulkan Prof. Yamin sebelumnya. 

Mengenai luasnya penguasaan para founding fathers tentang konstitusi dikuatkan oleh pendapat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, para anggota BPUPKI lebih hebat dibandingkan dengan para penyusun konstitusi sekarang. "Karena mereka rata-rata vested intelektual kelompok yang mempunyai konstitusi negara lain di mejanya," kata Jimly dalam "Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia". 

Selain itu, ada usah keras para founding fathers untuk meramu konstitusi negara-negara lain itu secara baik, sehingga UUD kita kental dengan pengaruh Eropa Timur, Amerika, Perancis, dan RRC. Jimly mencontohkan, sistem presidensil diambil dari Amerika, yang aslinya ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. Sedangkan, MPR diambil dari RRC. 

Mahkamah Konstitusi merupakan sesuatu fenomena baru, bukan saja bagi Indonesia, namun juga bagi dunia ketatanegaraan di banyak negara. Dari seluruh negara di dunia, Mahkamah Konstitusi hanya dikenal di 45 negara. 

Dari ke-45 negara tersebut, rata-rata memang pernah mengalami krisis konstitusional dan berubah dari otoritaan menjadi demokrasi. Dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Jimly mencatat, hanya Filipina lah negara yang baru berubah menjadi negara demokrasi namun tidak memiliki Mahkamah Konstitusi. 

Beberapa dari ke-45 negara tersebut dapat disebutkan di sini antara lain Afrika Selatan, Equador, Indonesia, Venezuela, Lithuania, Korea Selatan, Mesir, Croatia, Czech, Jerman, Italia, Thailand, Austria, dan juga Spanyol. Khusus untuk Jerman, Italia, Austria dan Spanyol merupakan pengecualian sebagaimana disebut sebelumnya, yakni dibentuknya Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara tersebut tidak terkait dengan krisis konstitusional. 

Ke-45 negara tersebut tidak sepenuhnya mengenal satu istilah Mahkamah Konstitusi atau Constitutional Court (Indonesia, Korsel, Lithuania) untuk lembaga yang memiliki fungsi 'judicial review'. Istilah lain untuk Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang agak mirip pengertiannya antara lain Counsel Constitutionel (Perancis), Privy Council (Inggris), dan Dewan Konstitusi atau Constitutional Council (Alzajair) yang merupakan pengaruh dari model Counsel Constitutionel-nya Perancis. 

Ketentuan dalam ayat selanjutnya memberikan larangan kepada para hakim konstitusi untuk terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis atau menjadi anggota dan apalagi pengurus partai politik tertentu. Ayat berikutnya mengatur bahwa hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan karena alasan yang bersifat hukum, yaitu karena 'impeachment' atau karena dikenakan pidana penjara atau hukuman yang lebih berat dari pidana penjara. 

Lain di Korea Selatan lain pula di Afrika Selatan. Mahkamah Konstitusi dibentuk pertama kali pada 1994 berdasarkan 'Interim Constitution' Tahun 1993. setelah Konstitusi 1996 disahkan, Mahkamah Konstitusi tersebut terus bekerja yaitu mulai persidangannya yang pertama pada Februari 1995. Anggotanya 11 orang, dengan masa tugas 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun yaitu ketika mencapai usia 70 tahun. 

Semua anggota Mahkamah bersifat independen, dengan tugas memegang teguh atau menjalankan hukum dan konstitusi secara adil (impartial) dan tanpa rasa takut, memihak, atau prasangka buruk. 'Modifikasi' berbagai model Mahkamah Konstitusi terjadi bukan hanya karena adanya perbedaan istilah, namun juga disebabkan keragaman sistem hukum yang dianut negara yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi di lingkungan negara-negara yang menganut 'civil law', berlainan dengan konsep di lingkungan 'common law' sepeti di Amerika Serikat. 

Titik berat dalam membedakan kedua sistem hukum ini, terkait dengan Mahkamah Konstitusi, adalah pada upaya untuk tidak mencampur-adukan antara fungsi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Atau lebih khusus lagi, menyangkut eksistensi peradilan tata usaha negara yang hanya dikenal dalam sistem 'civil law' seperti di Indonesia. 

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai pengawal konstitusi?

BAB II
PEMBAHASAN

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi 
Konstitusi sebenarnya membawa pesan tentang bagaimana kekuasaan pemerintah distrukturkan. Isi dari konstitusi memang berbeda-beda antar negara, namun pada intinya sering memuat empat fungsi sebagai berikut. Pertama, konstitusi memberikan rancangan bagi terbentuknya struktur pemerintahan. Kedua, konstitusi memberikan kekuasaan bagi unit-unit pemerintahan. Ketiga, konstitusi menyatakan konsensus tentang tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu pemerintahan. Asumsi dasarnya adalah bahwa tidak ada masyarakat yang tidak majemuk, baik secara kultural, profesi maupun etnik. Mengingat hukum berisi kemajemukan semacam ini, kepentingan yang sangat beragam selalu hadir dalam masyarakat. Kehadiran konstitusi dalam konteks kemajemukan semacam ini dapat juga disebutkan sebagai refleks adanya konsensus tersebut. Keempat, konstitusi menciptakan suatu pemerintahan yang stabil untuk perubahan pemerintah. Biasanya ada 2 (dua) rumusan dasar yang implisit terkandung di dalam konstitusi yaitu formula untuk mewujudkan “stabilitas” dan formula untuk mengizinkan adanya perubahan. 

Konstitusi merupakan buatan manusia dan dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin negara dan para sarjana serta praktisi politik untuk dipatuhi rakyat. Ini merupakan fenomena sosial dan mencerminkan adanya nilai-nilai,ide-ide, kepentingan-kepentingan golongan, dan juga kepentingan perumusnya. Suatu konstitusi dengan demikian dipahami sebagai produk dari suatu proses politik yang seharusnya secara demokratis menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi politik yang utama, yang sebenarnya mencerminkan pandangan rakyat tentang tata norma etis sosial, ketertiban umum, keadilan, tata nilai sosial, dan budaya, peranan serta hubungan antar lembaga-lembaga sosial. 

Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik yang telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman sejarah yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404S.M.) Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. 

Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian constitutionnes memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator. Termasuk didalamnya pernyatan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Dimana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para Kaisar Roma, telah menjelma dalam bentuk L’Etat General di Perancis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan ordo et unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham inilah merupakan cita bakal munculnya paham konstitusionalisme modern. 

Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi Modern”, baru muncul bersamaan dengan semakin berkmbangnya “sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme”. Demokrasi Perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mndudukan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja, sekaligus terkandung maksud memperkokoh Lembaga Perwakilan Rakyat. 

Menurut Sri Soemantri dalam disertasinya, tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. 

Konstitusi menjadi perwujudan dari konsepsi negara hukum baik rechtsstaat maupun the rule of law, dimana negara tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan semata (absolutisme/machtstaat), tetapi didasarkan atas hukum, yang diejawantahkan sekaligus disimbolkan dalam suatu konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial warga negara dengan negara. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignty of the people) kepada negara, melalui konstitusilah rakyat merelakan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus senantiasa dikawal dan dijaga, sebab semua bentuk penyimpangan kekuasaan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. 

Gagasan mengenai pelembagaan/ institusionalisasi sebuah lembaga peradilan tata negara (constitutional court), tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, yang acapkali terancam oleh kesewenang-wenangan pemerintah berkuasa. Upaya inilah yang selanjutnya melahirkan konsepsi “constitutional review” atau pengujian konstitusional. Konsepsi ini lahir sebagai buah perkembangan pemikiran dari gagasan tentang negara hukum –dalam pengertian rule of law–, prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power), dan upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Kolaborasi ketiga Ide dasar kemudian dikembangkan dalam sebuah konsep constitutional review, sebagai jawaban atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis. 

Terdapat sedikitnya dua tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari pengembangan model constitutional review. Pertama, adalah untuk menjamin adanya sebuah perimbangan atau hubungan yang sinergis yang menjadi refleksi dari berjalannya system demokrasi antara tiga cabang kekuasaan yang ada, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme ini dimaksudkan agar ketiga cabang kekuasaan yang ada tidak berjalan secara timpang, atau ada dominasi oleh satu cabang kekusaan yang satu terhadap cabang kekuasaan yang lain, semisal praktek-praktek executive heavy atau legislative heavy yang kerap melanda Indonesia. Kedua, adalah sebagai sebuah upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yang telah dijamin konstitusionalitasnya oleh konstitusi (UUD), dari perilaku absolute pemegang kekuasaan, yang dapat berakibat pada dikebirinya/dilanggarnya hak-hak fundamental warga negara. 

Upaya penegakkan konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara menjadi karakteristik dari cita-cita tentang negara hukum, meskipun karakteristik ini kemudian diaplikasikan dalam bentuk yang berbeda, namun esensi keduanya tetaplah sama. Konsep rechtsstaat mengehendaki perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui mekanisme paradilan adiministrasi, yang artinya warga negara dapat mengajukan gugatan administrasi terhadap tindakan pemegang kekuasaan atau aturan yang dianggap melanggar hak-hak konstitusionalnya, pada sebuah lembaga peradilan administrasi, sedangkan konsep the rule of law menitikberatkan pada metode judicial, atau melalui mekanisme judicial review. 

Mahkamah Konstitusi, berikut tugas dan wewenangnya, pertama kali diperkenalkan pada Perubahan Ketiga UUD 45. Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 45 seperti dikutip di awal tulisan, yang disahkan pada Sidang Tahunan MPR 9 November 2001. Sebetulnya, pasal ini hadir sebagai jalan keluar untuk mengisi kekosongan hukum sementara Mahkamah Konstitusi belum terbentuk. 

Keadaan saat itu, Indonesia benar-benar berada di tengah krisis konstitusi yang parah. Khususnya pasca impeachment Abdurahman Wahid dari kursi presiden pada Sidang Istimewa MPR akhir 2001. Mungkin tak perlu ulasan panjang lebar mengenai sengketa (penafsiran) isi konstitusi antara Presiden Wahid di satu sisi, dan parlemen (MPR/DPR) di sisi yang lain yang berujung pada impeachment.
Sejumlah pakar yang menjadi staf ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR kemudian mengatakan bahwa perlu ada masa peralihan sementara Mahkamah Konstitusi belum terbentuk. Terdapat dua pemikiran yang berkembang saat itu yaitu mereka yang menginginkan pelaksana sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), sedang yang lain menghendaki oleh MPR. Hal demikian wajar saja mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat luas dan strategis. 

Sesuai Pasal 24C UUD 45, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan yaitu menguji undang-undang terhadap UUD (judicial review/materieele toetsengrecht), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden/wakil presiden. Akhirnya, pada Sidang Tahunan MPR 10 Agustus 2002 disahkan Amandemen Keempat UUD 1945 yang dalam Pasal III Aturan Peralihan diatur bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh MA. 

Kemudian, pada 16 Oktober 2002 Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menandatangani Peraturan MA (Perma) No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Dalam Perma tersebut, MA sudah mulai menyusun hukum acara Mahkamah Konstitusi. 

Di saat yang sama, DPR tengah menyusun RUU tentang Mahkamah Konstitusi yang dimotori oleh Ketua Badan Legislasi DPR Zain Badjeber. Zain mengatakan proses penyusunan RUU Mahkamah Konstitusi sudah mulai dirintis Baleg sejak Perubahan Ketiga UUD 45 disahkan. Namun, ia mengakui penyusunan RUU sempat terhenti menjelang dikeluarkannya Perma No.2/2002. RUU Mahkamah Konstitusi kemudian diajukan ke pimpinan DPR pada 15 November 2002 sebagai usul inisiatif Baleg. Pada tanggal 23 Januari 2003 rapat paripurna DPR menerima usul inisiatif ini menjadi usul DPR. Namun, usul DPR ini terpendam di DPR sampai 13 Mei 2003 dan kemudian baru dibentuk Pansus DPR. ternyata, meski sudah terbentuk pansus RUU-nya sendiri belum dikirim ke pemerintah. 
Akhirnya, tanggal 18 Mei Presiden mengirim surat amanat presiden (Ampres) menunjuk Menteri Kehakiman dan HAM dan Jaksa Agung untuk membahas RUU Mahkamah Konstitusi bersama pansus. Hal yang menarik, menurut Zain, isi Ampres tersebut tidak lazim. Pasalnya, di dalam surat itu presiden memberikan catatan panjang lebar mengenai RUU yang akan dibahas. 

Kesembilan hakim konstitusi itu adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Achmad Rustandi, I Dewa Gede Palguna, Prof. H.A.S. Natabaya, Prof. Muktie Fadjar, Dr. Haryono, Prof. Laica Marzuki, Sudarsono, dan Muarar Siahaan. Tiga nama pertama diusulkan DPR, tiga nama berikutnya diusulkan Presiden, dan tiga yang terakhir oleh MA. 

Jimly Asshidiqie, dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Namun Jimly, yang diusulkan oleh banyak fraksi ini juga dikenal aktif di The Habibie Center. Saat ini ia menjabat sebagai Chairman of The Affiliate Center. Sejak dulu, Jimly memang dikenal dekat dengan mantan presiden RI itu. 

Sedangkan Achmad Roestandi, purnawirawan Letjen ini merupakan anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Roestandi pernah pula menjabat sebagai anggota MPR. Adapun I Dewa Gede Palguna merupakan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR dan diusulkan oleh Fraksi PDIP. Sedangkan Achmad Roestandi, purnawirawan Letjen ini merupakan anggota Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Roestandi pernah pula menjabat sebagai anggota MPR. Adapun I Dewa Gede Palguna merupakan Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR dan diusulkan oleh Fraksi PDIP. 

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya juga adalah lembaga politik. Bahkan, kelak jika terbentuk akan menjadi lembaga kekuasaan terbesar di negeri kita. Ia bisa melakukan "pengadilan politik" dan menjatuhkan vonis atau sanksi terhadap lembaga-lembaga politik yang ada, seperti terhadap lembaga legislatif (judicial review), lembaga eksekutif (impeachment), partai politik (pembubaran partai politik), dan lembaga pemilu (pembatasan hasil pemilu). Karena itu, ia berpeluang turut serta dalam arena permainan kekuasaan, dan jika hal itu dilakukan, adanya ramalan orang bahwa MK akan menjadi monster politik pasti akan terwujud. 

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Sejarah berdirinya MK diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. 

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun). 

Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003. Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat melakukan voting tertutup untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua. 

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu MK muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks and balances). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang (UU) melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya MK yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayaan. 

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. 

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 

Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. 

Sesuai ketentuan UUD 1945 tersebut, MK mempunyai wewenang sebagai berikut. 
a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 yang menjadi bagian dalam Perubahan Keempat (tahun 2002), dinyatakan bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum MK terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh MA. Terkait dengan ini, sejak disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 yang mengesahkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 (11 Agustus 2002), sampai terbentuknya MK pada tanggal 13 Agustus 2003, MA telah menerima 14 perkara yang menjadi wewenang MK. Namun sampai berlangsungnya pengalihan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003, tidak ada satu pun perkara yang masuk tersebut telah diputus oleh MA. 

Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai MK di dalam UUD, pemerintah dan DPR membahas pembentukan UU mengenai MK. UU ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang disepakati oleh hakim konstitusi menjadi waktu dibentuknya MK dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) MK. 

Sembilan hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003 disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antarcabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilh kembali untuk satu (1) kali masa jabatan berikutnya. Adapun Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013 adalah:

Hakim Konstitusi periode 2003-2008 adalah: 
1. Jimly Asshiddiqie 
2. Mohammad Laica Marzuki 
3. Abdul Mukthie Fadjar 
4. Achmad Roestandi 
5. H. A. S. Natabaya 
6. Harjono
7. I Dewa Gede Palguna 
8. Maruarar Siahaan 
9. Soedarsono 

Hakim Konstitusi periode 2008-2013 adalah: 
1. Jimly Asshiddiqie
2. Maria Farida Indrati 
3. Maruarar Siahaan 
4. Abdul Mukthie Fajar 
5. Mohammad Mahfud MD 
6. Muhammad Alim 
7. Achmad Sodiki 
8. Arsyad Sanusi 
9. Akil Mochtar 

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Dalam temu ilmiah Mahkamah Konstitusi di Universitas Sebelas Maret Surakarta tanggal 27 Oktober 2008 yang langsung dijelaskan oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H. beliau mengatakan bahwa saat ini “MPR tidak boleh mengeluarkan TAPMPR lagi dalam Undang-Undang baru sehingga lembaga tertinggi dan tinggi negara sudah tidak ada lagi dan DPA saat ini tidak ada lagi berdasarkan hasil amandemen. 

Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antar lembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem checks and balances antarcabang kekuasaan negara. 

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Perjalanan pembentukan Mahkamah Konstitusi ini diawali pasca impeachment Abdurahman Wahid dari kursi presiden pada Sidang Istimewa MPR akhir 2001 terutama mengenai sengketa (penafsiran) isi konstitusi antara Presiden Wahid di satu sisi, dan parlemen (MPR/DPR) di sisi yang lain yang berujung pada impeachment.RUU Mahkamah Konstitusi diselesaikan pada 6 Agustus setelah melalui masa pembahasan yang cukup singkat. Sepekan kemudian, tepatnya 13 Agustus, Presiden menandatangani UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada 16 Agustus, Presiden mengambil sumpah sembilan orang hakim konstitusi yang telah ditunjuk oleh DPR, MA dan Presiden. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakahn bahwa Mahkamah Konstitusi terbentuk pada tanggal 16 Agustus 2003 dengan pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Presiden kepada sembilan orang hakim konstitusi.

Melihat kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnnya bersifat final untuk (1) menguji UU terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Pada dasarnya MK berdasarkan hasil amandemen dibuat berdasarkan segala sesuatu yang tidak bisa disentuh. Contohnya dalam hal ini yaitu UU bisa dibatalkan oleh MK. Dalam hal ini tampaklah jelas bahwa adanya MK sebagai pengawal konstitusi, karena MK disini fungsinya bisa menguji UU, artinya apa yang dulu tidak boleh dibatalkan saat ini bisa dibatalkan. Contohnya adalah UU amroji hukuman mati dan UU kepailitan.

B. SARAN
  1. Adanya suatu kepengurusan dari MK terdiri dari beberapa anggota parpol, seharusnya dalam hal ini untuk pengangkatan anggota MK bisa diluar dari anggota parpol ataupun dari kalangan praktisi pengadilan yang terpisah dari permainan parpol,Untuk hal ini bisa dikatakan juga bahwa Mahkamah Konstitusi pada dasarnya juga adalah lembaga politik. Bahkan, kelak jika terbentuk akan menjadi lembaga kekuasaan terbesar di negeri kita. Ia bisa melakukan "pengadilan politik" dan menjatuhkan vonis atau sanksi terhadap lembaga-lembaga politik yang ada, seperti terhadap lembaga legislatif (judicial review), lembaga eksekutif (impeachment), partai politik (pembubaran partai politik), dan lembaga pemilu (pembatasan hasil pemilu). Karena itu, ia berpeluang turut serta dalam arena permainan kekuasaan, dan jika hal itu dilakukan, adanya ramalan orang bahwa MK akan menjadi monster politik pasti akan terwujud.
  2. MK adalah sebagai pengawal dari konstitusi, sehingga untuk hakim MK dalam menguji suatu pembuatan UU dapat melihat apakah UU tersebut dapat bermanfaat dan apakah hanya menguntungkan satu pihak saja. Sehingga dalam hal ini harus bisa bersifat netral dalam penolakan maupun penerimaan suatu produk UU. Kalau hal ini tidak terbukti, seperti yang dikatakan oleh Stjipto Rahardjo dalam bukunya membedah hukum progresif , menjalankan hukum di Indonesia kini terancam kedangkalan berpikir, karena orang lebih banyak membaca huruf undang-undang daripada berusaha menjangkau makna dan nilai yang lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Adi Sulistiyono, Kekuasaan Negara hukum dan paradigma nasional, Sebelas Maret University Perss, Surakarta, 2005.
Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
Mahmud MD , Mahkamah Konstitusi dan Pembangunan Demokrasi Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surakarta, 2008.
Sri Soemantri M., Susunan Ketatangaraan Menurut UUD 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

INTERNET
www.Gogele.com-gagasanpembentukan mk.htm
www.Hukumonline.com
www.KCM.com
www.Gogele.com - Paparan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
www.Wikipedia.com

Sumber: http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/

Belum ada Komentar untuk "Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel