Buku Efektivitas Penyelenggaraan Kursus Dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja

Buku Efektivitas Penyelenggaraan Kursus Dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja
Buku Efektivitas Penyelenggaraan Kursus Dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja

Download Buku Efektivitas Penyelenggaraan Kursus Dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja

File Preview:



Download File:
  • Download Buku Efektivitas Penyelenggaraan Kursus Dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja.pdf

Buku Efektivitas Penyelenggaraan Kursus Dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja

Buku ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil kajian ini adalah: (1) Faktor pendukung keberhasilan uji lokal atau uji kompetensi antara lain karena keberadaan kurikulum yang sesuai KKNI, sarana prasarana yang memadai, dan tenaga pengajar yang kompeten/handal di bidang keterampilan yang diselenggarakan oleh LKP; (2) Berdasarkan hasil uji lokal yang diperoleh dari lapangan, menunjukkan bahwa nilai uji kompetensi peserta didik sampel hasilnya cukup memuaskan; (3) Program PKK sangat membantu bagi lulusannya untuk dapat bekerja di mitra kerja LKP; (4) Program PKW sangat bermanfaat bagi peserta didik dan bermanfaat bagi LKP karena menghasilkan lulusan yang dapat dipekerjakan dalam pusat bisnis yang dimiliki LKP tersebut; (5) Program magang sangat efektif bagi peserta didik dan bermanfaat bagi LKP; (6) Adanya bantuan sarana dan prasarana yang diperoleh LKP, membuat semua peserta didik dapat memanfaatkan bantuan sarana yang ada, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan jenis keterampilan yang diikutinya. Kajian ini memberikan saran kebijakan yaitu: (1) Koordinasi dan sharing anggaran bantuan sarana antara pemerintah pusat dan daerah; (2) Pemanfaatan: (a) Program PKK dan Program Magang: Imbas pemanfaatan program pendidikan vokasi (PKK dan magang), (b) Program PKW: (i) Kerja sama permodalan dengan lembaga keuangan, (ii) Penguatan manajemen kewirausahaan dan pemasaran produk.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Pengangguran masih menjadi salah satu masalah sosial di Indonesia. Jumlah pengangguran ini disebabkan di antaranya karena masih adanya angka putus sekolah yang cukup tinggi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya meminimalisir jumlah pengangguran ini, pemerintah memberikan peningkatan keterampilan atau kecakapan hidup. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mencanangkan program keterampilan tersebut baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Menurut Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Pasal 26 Ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Oleh karenanya Kemdikbud telah memfasilitasi berbagai program keterampilan/kecakapan hidup yang meliputi penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.

Salah satu bentuk program keterampilan yang telah dikembangkan selama ini adalah melalui lembaga kursus dan pelatihan. Kursus dan keterampilan ini diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat (warga belajar) yang menempuh pendidikan nonformal akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan fungsional yang berguna dalam memasuki dunia kerja. Terkait dnegan ketenagakerjaan, maka setelah warga belajar menamatkan pendidikannya, maka selayaknya mereka akan memiliki kompetensi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai pihak pengguna.

Berdasarkan urgensi perlunya kompetensi keterampilan warga belajar yang selaras dengan kebutuhan DUDI, maka Tim Puslitjakdikbud menganggap perlu untuk melakukan kajian Efektivitas Penyelenggaraan Kursus dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja. Kajian ini bertujuan memberikan usulan rekomendasi yang terkait dengan peningkatan mutu maupun relevansi penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kompetensi kerja dan kewirausahaan.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2016, masyarakat Indonesia yang menganggur sebanyak 7.024.172 orang (BPS, 2016).Walaupun jumlah ini sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun pengangguran masih merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang segera dituntaskan. Lebih lanjut, dari jumlah pengangguran tersebut, sebagian besar merupakan anggota masyarakat yang berpendidikan SLTA/SMU/SMK, yakni sebesar 1.546.699 orang. Kondisi ini menjadi ancaman bagi Indonesia mengingat pada tahun 2020 Indonesia mulai mendapatkan “bonus demografi”, sehingga komposisi penduduk Indonesia lebih didominasi oleh kelompok usia produktif (15-34 tahun).

Terjadinya pengangguran pada sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu faktor penyebabnya dikarenakan oleh masih minimnya tingkat pendidikan. Rata-rata lama pendidikan di Indonesia mencapai 8,01 tahun. Artinya, rata-rata masyarakat Indonesia berpendidikan setingkat SMP. Pada tahun 2014, secara rinci tingkat pendidikan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebagai berikut: a) 70 persen menamatkan pendidikan jenjang pendidikan dasar; b) 22,40 persen menamatkan pendidikan menengah, dan c)7,20 persen menamatkan perguruan tinggi.Selain itu, masih terdapat adanya kelompok usia sekolah yang putus sekolah. Berdasarkan data Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2012-2015, jumlah putus sekolah paling banyak ditemui pada jenjang SD.

Pengangguran menyebabkan melemahnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi kemiskinan. Pada periode Maret-September 2016, persentase kemiskinan menurun. Namun, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta menjadi 10,49 juta orang). Sementara itu, di daerah pedesaan terlihat turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta menjadi 17,28 juta orang). Rendahnya tingkat pendidikan dan masih adanya anak putus sekolah dapat mengakibatkan menurunnya kualitas manusia Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing maka permasalahan kemiskinan dan pengangguran perlu diatasi segera. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memberikan keterampilan atau kecakapan hidup bagi kelompok masyarakat miskin maupun yang belum memiliki pekerjaan.

Keterampilan/kecakapan hidup ini dapat diberikan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Menurut Undang- Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 26, angka (2) dinyatakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk mengem- bangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Republik Indonesia, 2003). Di antara lembaga pendidikan nonformal yang memberikan keterampilan/kecakapan hidup yaitu lembaga kursus dan keterampilan (LKP) dan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya, Pasal 26, angka (5), dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Lebih lanjut, Pasal 103, angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17, Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dikatakan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus (Republik Indonesia, 2010).

B. Permasalahan Penelitian

Pemberian keterampilan/kecakapan bagi peserta didik merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak diharapkan memiliki inisiatif tinggi, keunggulan, keberanian mengambil langkah, ketekunan sikap mental, mampu melihat dan menciptakan peluang dan perilaku gigih serta berjiwa mandiri. Oleh karenanya pemerintah memfasilitasi berbagai program keterampilan/kecakapan hidup meliputi penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian professional.

Bentuk program yang telah dikembangkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan ada lima, yaitu Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), magang, implementasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan bantuan sarana.

Penjelasan masing-masing bentuk bantuan disajikan berikut ini. PKW merupakan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. PKK merupakan program layanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Magang merupakan program yang diberikan kepada warga masyarakat atau warga belajar, bertujuan untuk mempersiapkan para lulusan yang siap kerja. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan akademis melainkan juga dilengkapi dengan keahlian fungsional yang diperlukan di dunia kerja. Program PKW, PKK, dan Magang dilakukan berbasis pada SKL dan menggunakan acuan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI). Selanjutnya, SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dan penentuan kelulusan warga belajar kursus pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi warga belajar mandiri serta sebagai pedoman dalam menyusun, merevisi, dan/atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang digunakan untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Bantuan sarana merupakan program pemberian bantuan seperangkat sarana/peralatan pembelajaran dari Pemerintah Pusat untuk menunjang kegiatan pembelajaran praktik dalam rangka mencapai kompetensi yang ditetapkan sesuai kebutuhan DU/DI.

Masalah yang muncul dalam implementasi program tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek masukan penyelenggaraan kursus dan pelatihan, terdapat berbagai masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: i) Apakah warga belajar setelah mengikuti kursus dan pelatihan memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kriteria kompetensi yang disyaratkan dalam program kursus dan pelatihan; ii) Apakah warga belajar yang telah lulus dapat bekerja sesuai dengan tuntutan DUDI dan dapat mengatasi tantangan dan masalah dalam berwirausaha (mendirikan usaha mandiri)?; iii) Apakah warga belajar kursus memiliki pola pikir (mindset) dan sikap untuk mengembangkan potensi berwirausaha; iv) Apakah warga belajar yang telah mengikuti program magang dapat menerapkan keahlian dibidang keterampilan produksi barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; v) Apakah instruktur/tutor sudah memiliki standar kompetensi yang ditetapkan pada setiap program yang diselenggarakan di lembaga kursus dan pelatihan?; dan vi) Apakah penyelenggara kursus dan pelatihan dalam menyelenggarakan berbagai jenis program kursus lebih disebabkan karena adanya bantuan sarana Pemerintah, tanpa mempertimbangkan tuntutan kebutuhan masyarakat sekitar?

Mengacu pada identifikasi masalah maka pertanyaan penelitian dalam studi ini, yaitu:
  1. Bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan uji kompetensi dan capaian kompetensi lulusan warga belajar?
  2. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan program PKK, PKW, dan program magang
  3. Bagaimana efektivitas pemanfaatan bantuan sarana prasarana di lembaga kursus dan pelatihan?

C. Tujuan
Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memberikan usulan rekomendasi yang terkait dengan peningkatan mutu serta relevansi penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kompetensi kerja dan kewirausahaanwarga belajar. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:
  1. Mengkaji penyelenggaraan uji kompetensi dan capaian kompetensi lulusan.
  2. Mengkaji efektivitas penyelenggaraan program PKK, PKW, dan program magang.
  3. Mengkaji efektivitas pemanfaatan bantuan sarana prasarana di lembaga kursus dan pelatihan.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup berbagai aspek sebagai berikut.
  1. Aspek sasaran program, meliputi program PKK, program PKW, program magang, dan program bantuan sarana prasarana.
  2. Aspek penyelenggara program, yaitu lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang menyelenggarakan program PKK, program PKW, program magang, dan program bantuan saranaprasarana tahun anggaran 2015 dan 2016.
  3. Aspek jenis keterampilan, yaitu keterampilan yang banyak diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, meliputi keterampilan program: 1) PKK (kursus tata busana, kursus tata rias pengantin; 2) PKM (tata busana); dan 3) Magang (menjahit garmen).

Belum ada Komentar untuk "Buku Efektivitas Penyelenggaraan Kursus Dalam Penyiapan Sumber Daya Manusia di Dunia Kerja"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel