Buku Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan

Buku Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan
Buku Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan

Download Buku Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan

File Preview:



Download File:
  • Download Buku Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan.pdf

Buku Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan

Buku ini diterbitkan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Disadari bahwa kendati pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, orangtua dan masyarakat telah berupaya untuk menumbuhkan dan membentuk budipekerti dan karakter nasionalis serta toleran kepada peserta didik, namun tampaknya hasilnya belum begitu maksimal. Akhir-akhir ini muncul gejala yang mengkhawatirkan, yakni dikalangan pelajar yang tidak ingin, atau menentang dan bahkan mengganti Dasar Negara RI Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dengan paham dan ideologi lain yang berbeda dengan kesepakatan para pendiri Negara RI. Bahkan beberapa lembaga survei independenpun mencari kebenaran radikalisme yang merebak dikalangan pelajar di Indonesia. Sebut saja ada Wahid Foundation, Setara Institut, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Pew Research Center, Saiful Mujani Research & Consulting. Hampir seluruhnya menyatakan terdapat indikasi paham yang mengarah ke radikalisme dikalangan pelajar.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017ditugaskan untuk melakukan kajian terhadai isu radikalisme dikalangan pelajar yang menjadi perbincangan dan meresahkan di sebagian kalangan masyarakat. Kajian ini dimaksudkan agar segera dapat dicarikan solusi bagaimana strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat nilai Karakter Religious dan nilai Nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar.

Studi ini menggunakan metode survei secara online yang ditujukan kepada siswa sekolah menengah atas (SMA) di tiga kota, yakni Yogyakarta, Malang dan Bogor. Survei di tiga lokasi tersebut tidak lepas dari studi cepat yang dilakukan pada awal studi di Cilacap. Studi cepat di Cilacap tersebut merupakan penugasan khusus dari pimpinan Kemendikbud.

Kajian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) Kondisi paham dan tindakan radikalisme di lingkungan sekolah, khususnya bagaimana tanggapannya terhadap dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar; 2) Penyebab paham dan tindakan radikalisme terjadi di lingkungan sekolah guna menyusun bahan rekomendasi kebijakan tentang strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat karakter nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar. Rekomendasi yang dihasilkan penelitian ini, yaitu: 1) Menjadikan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai poros untuk menangkal penyebaran paham radikal di satuan pendidikan; 2) Penguatan GTK dalam membangun karakter siswa; 3) Pusat Perbukuan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) serta Kementerian Agama perlu memastikan kualitas buku ajar dan buku pengayaan PPKn dan PAI yang kondusif bagi promosi dan penguatan toleransi siswa di sekolah, dan mengembangkan modul pembelajaran penguatan nasionalisme, toleransi dan perdamaian sekaligus menangkal paham radikalisme; 4) Masyarakat dan orang tua siswa perlu lebih berperan dalam Penguatan Pendidikan Karakter siswa melalui pendidikan di lingkungan keluarga, memberikan keteladanan, contoh kepemimpinan dan pendampingan serta menangkal paham radikalisme, termasuk penggunaan medsos; 5) Perlu regulasi/aturan dari pihak-pihak terkait (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri) dan/atau panduan yang dapat dijadikan dasar bagi para pihak terkait untuk mencegah masuk paham radikal di lingkungan sekolah.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang sepakat untuk membangun Negara kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai kebhinekaan dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guna mewujudkan kesepakatan tersebut telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Depdiknas, 2009) ditetapkan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dilaksanakan berdasarkan asas: persatuan, kedaulatan, kehormatan, kebangsaan, ketertiban, kebhinnekatunggalikaan, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan (ps. 2); serta bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 3).

Kemudian dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehdupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Depdiknas, 2003). Lalu dalam Misi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJPN) 2005-2025 ditetapkan delapan misi pembangunan nasional yakni mewujudkan: 1) masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya, dan beradab berdasarkan Pancasila, 2) bangsa yang berdaya saing, 3) masyarakat demokratis yang berdasarkan hukum, 4) Indonesia yang aman, damai dan bersatu, 5) pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, 6) Indonesia asri lestari, 7) Indonesia yang menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 8) Indonesia berperan penting dalam pergaulan internasional.

Kebijakan lain yang yang mendukung NKRI yaitu Pencanangan Trisakti, yakni Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan dan RPJMN 2015-2019: “Penguatan pendidikan karakter pada anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam matapelajaran”.Sejalan dengan itu, Pencanangan Nawa Cita yang penting dan strategis ialah pembangunan mental bangsa, melalui pembangunan karakter yang ditindaklanjuti Kemendikbud antara lain mencanangkan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara melalui pengembangan nilai utama, yakni Nilai Karakter Nasionalis, Nilai Karakter Religius, Nilai Karakter Mandiri, Nilai Karakter Gotong Royong, dan Nilai Karakter Integritas.

Keseriusan Pemerintah untuk penguatan ideologi Pancasila, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang berfungsi antara lain merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan roadmap pembinaan ideologi Pancasila. Ini merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam hal penguatan Pancasila.

Ditingkat teknis, kebijakan yang berkaitan dengan membangun jiwa kebangsaan dilaksanakan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21042/MPK/PR/2017 tanggal 11 April 2017 perihal implementasi PPK, yang menyebutkan bahwa a) memasang naskah pancasila, foto presiden, dan wakil presiden di setiap ruang kelas serta memasang beberapa foto pahlawan nasional dalam bingkai/pigura yang rapi; b) menyiapkansetiap kelas agar menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi awal kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan/ nasional sebelum pulang.

Namun demikian, akhir-akhir ini muncul gejala yang mengkhawatir-kan, yakni di sementara kalangan pelajar yang tidak ingin, atau menentang dan bahkan mengganti dasar Negara RI Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dengan paham dan ideologi lain yang berbeda dengan kesepakatan para pendiri Negara RI tersebut. Terdapat kecenderungan beberapa pelajar telah terpengaruh dan memiliki paham serta ideologi lain yang tidak sejalan dan mengakui Pancasila dan NKRI sebagaimana tercermin dalam hasil eksplorasi dari hasil penelitian di berbagai lembaga survei. 

Dari hasil survei yang dilakukan oleh SETARA Institute for Democracy and Peace (SIDP)pada tahun 2015, menemukan antara lain 8,5% siswa menyatakan setuju jika Pancasila sebagai dasar negara diganti dengan agama tertentu, 7,2% responden yang setuju dengan gerakan ISIS.Sementara pada sasaran survey yang sama tahun 2016, kondisinya agak menurun yakni 5,8% siswa mendukung mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan 0.7% siswa setuju dengan gerakan ISIS. 

Demikian pula hasil survey Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP, 2011) menemukan fakta yang lebih memprihatinkan, yakni terdapat 12,1% siswa setuju organisasi radikal dan 23,6% guru PAI setuju organisasi radikal; mengenai eksistensi Pancasila diketahui 25% siswa menyatakan Pancasila tidak relevan dan 21% guru PAI menyatakan Pancasila tidak relevan. Beberapa lembaga yang lain menemukan kondisi yang serupa. Oleh sebab itu perlu ada kewaspadaan mengenai penyebaran paham yang anti Pancasila dan UUD 1945 dan dapat menjawab mengapa para pelajar memiliki paham dan sikap seperti itu?

Di sinilah letak peran pendidikan kebinekaan yang berupaya menumbuhkan sensitivitas warga sekolah terhadap budaya masyarakat yang bersifat plural, sehingga tercipta sikap dan perilaku yang menghormati dan menghargai keberagaman. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran strategis dalam memperkuat pemahaman kebinekaan dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan indikasi adanya paham-paham tersebut ditingkat sekolah serta bagaimana sekolah menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut kedalam pelajaran di kelas dan sekolah.

B. Rumusan Masalah

Indikasi empiris tentang radikalisme di lingkungan sekolah diatas meng-indikasikan bahwa kendati pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan satuan pendidikan telah berupaya mewujudkan berbagai kebijakan penanaman Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar, namun belum menunjukkan hasil yang optimal, mengingat masih terdapat beberapa pelajar dan guru yang memiliki paham yang berbeda, bahkan ingin mengganti dasar Negara Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika. Terkait dengan itu dapat dirumuskan permasalahannya yakni: “Bagaimana rekomendasi kebijakan tentang strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat nilai Karakter religious dan nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar“?

Agar diperoleh bahan rekomendasi yang komprehensip, maka selain memanfaatkan data/informasi dari hasil penelitian yang sudah ada, perlu lebih didalami, diperkaya dan dilakukan validasi fakta hasil studi yang ada terkait dengan:

  1. Bagaimanakah kondisi paham dan tindakan radikalisme di lingkungan sekolah? Khususnya bagaimana tanggapan terhadap dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar saat ini“?
  2. Mengapa paham dan tindakan radikalisme terjadi di lingkungan sekolah? Atau mengapa tanggapan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar saat ini seperti itu?
  3. Upaya apa saja yang telah/sedang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme terjadi di lingkungan sekolah?
  4. Kebijakan apa yang dapat dijalankan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat Karakter nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar?

C. Tujuan

Tujuan kajian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis:

  1. Kondisi paham dan tindakan radikalisme di lingkungan sekolah, khususnya bagaimana tanggapannya terhadap dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di kalangan pelajar saat ini.
  2. Penyebab paham dan tindakan radikalisme terjadi di lingkungan sekolah, khususnya tanggapan terhadap terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar saat ini.
  3. Upaya yang telah/sedang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme terjadi di Kalangan Pelajar.
  4. Rekomendasi kebijakan tentang strategi untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta memperkuat Karakter nilai nasionalis yang berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tungal Ika di kalangan pelajar. 

Belum ada Komentar untuk "Buku Menangkal Radikalisme dalam Pendidikan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel