Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru - Dirjen GTK Kemdikbud RI 2019

Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru - Dirjen GTK Kemdikbud RI 2019
Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru - Dirjen GTK Kemdikbud RI 2019

Download Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru - Dirjen GTK Kemdikbud RI 2019

File Preview:



Download File:
  • Download Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru - Dirjen GTK Kemdikbud RI 2019.pdf

E-book/Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru - Dirjen GTK Kemdikbud RI 2019

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa guru berkedudukan sebagai tenaga profesional yang berperan sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, sebagai unit yang bertanggung jawab untuk pembinaan guru pendidikan dasar (jenjang SD dan SMP) bertanggung jawab untuk mendukung guru dalam menjalankan peran mulianya untuk mencerdaskan anak bangsa. Agar guru mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dalam menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak yang sesuai, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar menerbitkan buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru. Buku ini meliputi tentang beban kerja guru, tunjangan profesi guru, pengembangan karir guru PNS, maupun penyetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS.

Atas masukan dari berbagai pihak dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan organisasi, buku ini telah direvisi pada beberapa bagian terkait. Selanjutnya, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, serta pihak lainnya yang berkepentingan dalam penggunaan data guru jenjang pendidikan dasar. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlah terlibat aktif dalam penyelesaian buku ini.

DAFTAR ISI
  • KATA PENGANTAR
  • DAFTAR ISI
  • Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
  • Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
  • Sertifikasi Guru
  • Nomor Registrasi Guru (NRG)
  • Info GTK
  • Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
  • Tunjangan Profesi
  • Permasalahan Pembayaran Tunjangan
  • Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Penilaian
  • Prestasi Kerja (PPK)
  • Pengembangan Karir Dan Penetapan Angka Kredit Guru (PAK)
  • Penyetaraan Jabatan Dan Pangkat Bagi Guru Bukan PNS

BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH
1. Apa saja beban kerja guru?
Jawab :
Beban kerja Guru mencakup kegiatan/tugas utama pokok:
a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada fungsi sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2. Apakah kegiatan pokok yang merupakan beban kerja guru harus dilaksanakan di sekolah?
Jawab :
Ya. Guru harus berada di sekolah paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu untuk melaksanakan tugas pokok guru.


3. Apakah yang dimaksud dengan ‘melaksanakan pembelaja- ran’?
Jawab :
Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan tatap muka di kelas yang jumlah jamnya sesuai dengan struktur kurikulum.

4. Berapa jumlah jam tatap muka yang menjadi beban kerja
Guru ketika melaksanakan pembelajaran?
Jawab :
Beban kerja Guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam I (satu) minggu, yang merupakan bagian jam kerja dari jam kerja 
sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

5. Apakah guru yang mendapat tugas tambahan dan tugas tambahan lainnya harus memenuhi Beban kerja Guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam I (satu) minggu?
Jawab :
Tidak. Pemenuhan beban kerja Guru dengan tugas tambahan sebagai berikut:
a. 12 (dua belas) jam tatap muka untuk tugas tambahan wakil kepala satuan pendidikan; ketua program keahlian satuan pendidikan; kepala perpustakaan satuan pendidikan; kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;
b. 6 (enam) jam tatap muka untuk pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu.
Sedangkan bagi guru dengan tugas tambahan lainnya paling banyak 6 (enam) jam tatap muka untuk untuk tugas tambahan lain.

6. Apakah yang dimaksud dengan Guru yang mendapat tugas tambahan?
Jawab :
Guru yang mendapatkan tugas tambahan adalah guru yang selain mengajar, juga mendapatkan tugas-tugas sebagai berikut:
a. wakil kepala satuan pendidikan;
b. ketua program keahlian satuan pendidikan;
c. kepala perpustakaan satuan pendidikan;
d. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;
e. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu; atau
f. tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan

7. Apa yang dimaksud dengan tugas tambahan selain huruf a sampai dengan huruf e yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan?
Jawab :
Tugas tambahan lain yang dimaksud antara lain adalah koor- dinator pengembangan keprofesian berkelanjutan/penilaian ki- nerja Guru, pembina ekstrakurikuler, Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), wali kelas, pengurus organisasi profesi, guru piket, koordinator bursa kerja khusus, ketua Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (LSP1), dan tutor pada pendidikan dasar dan menengah.

8. Apakah beban kerja kepala sekolah sama dengan guru?
Jawab :
Tidak. Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausa- haan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

9. Apakah kepala sekolah tidak lagi melaksanakan pembelajaran tatap muka?
Jawab :
Ya. Namun dalam keadaan tertentu apabila terdapat guru yang berhalangan atau untuk mengisi kekosongan guru, kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan. 

10. Apakah beban kerja pengawas satuan pendidikan?
Jawab :
Beban kerja pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

11. Apakah kepala sekolah dan pengawas sekolah juga harus melaksanakan beban kerjanya paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu? Jawab :
Ya. Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah harus melaksanakan beban kerjanya masing-masing paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu. 

NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (NUPTK) 

12. Apa yang dimaksud dengan NUPTK?
Jawab :
NUPTK kepanjangan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan NUPTK ini menjadi PTK ID bagi setiap Guru maupun Tenaga Kependidikan sebagai legalitas.

13. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan NUPTK?
Jawab :
NUPTK diberikan Bagi Guru/ Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah melaksanakan tugas minimal 2 tahun mengajar.

14. Instansi apa yang menerbitkan NUPTK?
Jawab :
NUPTK diterbitkan oleh PDSPK (Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

15. Satu (1) NUPTK dimiliki oleh dua (2) guru. Bagaimana hal ini diperbaiki?
Jawab:
Melakukan verval NUPTK pada Aplikasi Verval PTK PDSPK, setelah itu melakukan perbaikan data NUPTK pada SIMTUN, dan berkoordinasi juga dengan operator dapodik sekolah, dapodik kab/kota/provinsi maupun dapodik pusat.

SERTIFIKASI GURU 

17. Mengapa sertifikasi guru dilakukan?
Jawab:
Guru merupakan suatu profesi layaknya profesi lain. Oleh karena itu, agar dapat dikatakan professional, maka Guru perlu disertifikasi untuk menguasai 4 kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sertifikasi guru dilaksanakan melalui pendidikan profesi guru.

18. Apa dasar pelaksanaan sertifikasi?
Jawab:
Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005.
Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jas- mani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujud- kan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun
2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetap- kan pada tanggal 4 Mei 2007. Selanjutnya ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Sertifi- kasi Guru bagi Guru dalam Jabatan.

19. Siapa yang akan melaksanakan sertifikasi guru?
Jawab:
UUGD Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa sertifikasi pendidik 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian sertifikasi guru diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi.

20. Apakah sertifikasi guru menjamin peningkatan kualitas guru?
Jawab:
Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua fihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas.
Contohnya, kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya, maka belajar kembali ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan keterampilan baru. Demikian pula kalau guru mengikuti sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk menghadapi sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sertifikasi akan membawa dampak positif, yaitu meningkatnya kualitas guru. 

21. Apa yang dimaksud dengan Pendidikan Profesi Guru?
Jawab:
Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut
Program PPG sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.

22. Ada berapa jenis Pendidikan Profesi Guru?
Jawab:
Terdapat dua jenis Program PPG berdasarkan kelompok sasaran yaitu:
1. PPG Pra Jabatan, yaitu PPG yang diperuntukkan bagi calon guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-IV dan akan melamar menjadi guru.
2. PPG Dalam Jabatan, yaitu PPG yang diperuntukkan bagi guru dalam jabatan. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

23. Siapa saja yang dapat mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan?
Jawab:
Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang telah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

24. Apakah sertifikasi hanya berlaku bagi guru yang mengajar di sekolah negeri?
Jawab:
Tidak, semua guru yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.

25. Bagaimana persyaratan mengikuti Sertifikasi melalui PPG
dalam Jabatan?
Jawab:
Persyaratan mengikuti Sertifikasi melalui PPG dalam Jabatan adalah sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
b. Guru dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;
c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(NUPTK); dan
d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

26. Apa yang dimaksud dengan guru dalam jabatan?
Jawab:
Guru dalam jabatan adalah guru yang secara resmi diangkat dan telah mengajar pada suatu satuan pendidikan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diberlakukan.

27. Siapa yang menetapkan Kuota Peserta Pendidikan Profesi
Guru?
Jawab:
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru menyebutkan bahwa jumlah peserta didik program pendidikan profesi guru setiap tahun ditetapkan oleh 
Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jumlah kuota mahasiswa PPG setiap program studi dan LPTK penyelenggara ditentukan oleh Kemenristekdikti dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya:
1. kebutuhan guru secara nasional untuk setiap program studi,
2. kapasitas setiap LPTK,
3. ketersediaan anggaran pemerintah.

28. Apakah guru kejuruan yang sudah mendapatkan sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) masih harus mengikuti proses sertifikasi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik?
Jawab:
Guru bukan PNS atau guru tetap yayasan (GTY)/guru honorer yang mengajar di sekolah negeri yang memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru honor dari Bupati/ Walikota/Gubernur sesuai dengan kewenangannya boleh mengikuti sertifikasi.

29. Apakah guru bukan PNS atau honorer boleh mengikuti sertifikasi guru?
Jawab:
Guru bukan PNS atau guru honor yang dapat disertifikasi adalah guru tetap yayasan (GTY) dan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri yang memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru honor dari Bupati/Walikota/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

30. Guru Pendidikan Agama yang bertugas di sekolah, siapa yang mensertifikasi?
Jawab:
Berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Dirjen PMPTK dan
Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/DJ.I/Kp.02/
1569/2007 dan Nomor 4823/F/SE/2007 tanggal 7 Agustus 
2007, sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki di sekolah) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki) diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan kuota dari Kementerian Agama dan aturan penetapan peserta mengikuti aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

31. Apakah guru yang tidak lulus sertifikasi guru dapat mengikuti lagi pada tahun berikutnya?
Jawab:
Ya, guru yang tidak lulus sertifikasi guru dapat mengikuti sertifikasi guru lagi pada tahun berikutnya dan harus mendaftarkan kembali melalui dinas pendidikan kabupaten/ kota/provinsi sesuai dengan kewenangannya.

32. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan?
Jawab:
Ketentuan rekrutmen peserta sertifikasi adalah sebagai berikut:
  1. Kemdikbud mengumumkan seleksi mahasiswa Program PPG dalam Jabatan melalui edaran resmi dan disebarluaskan secara daring (online) www.sergur.kemdikbud.go.id.
  2. Calon mahasiswa PPG Dalam Jabatan melakukan pendaftaran seleksi program PPG secara online dengan mengisi format pada sistem aplikasi pendaftaran (SIM PKB) dan mengunggah berkas dokumen persyaratan yang ditentukan dan diverifikasi linieritas antara kualifikasi akademik S-1/D-IV dengan program studi PPG yang dipilih.
  3. Calon mahasiswa selanjutnya mengikuti seleksi akademik online.
  4. Setelah calon mahasiswa dinyatakan lulus seleksi akademik, selanjutnya calon mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dengan mengumpulkan berkas-berkas yang dipersyaratkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota/propinsi untuk diverifikasi dan validasi keabsahan dokumen yang diserahkan lalu dilanjutkan verifikasi berkas di tingkat LPMP untuk pengecekan akhir dokumen.
  5. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi akademik dapat mengikuti registrasi online.

33. Penilik Sekolah apakah bisa diikutsertakan dalam peserta sertifikasi?
Jawab:
Penilik Sekolah tidak dapat mengikuti sertifikasi guru karena sesuai UU Guru dan Dosen peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang bertugas di sekolah formal, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Penilik sekolah bertugas pada pendidikan non formal, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk disertifikasi.

34. Apakah beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu menjadi persyaratan utama dalam mengikuti sertifikasi guru?
Jawab:
Beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu tidak menjadi persyaratan utama dalam mengikuti sertifikasi guru.

35. Apakah guru boleh mendapatkan sertifikat lebih dari satu?
Jawab:
Seseorang dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik, namun hanya dengan satu nomor registrasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

36. Berapa lama berlakunya sertifikat pendidik?
Jawab:
Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang 
bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Guru wajib mempertahankan profesinya dengan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

37. Guru Bukan PNS yang telah mempunyai sertifikat pendidik kemudian diangkat menjadi guru PNS, bagaimana sertifikat pendidik yang telah dimilikinya?
Jawab:
Sertifikat pendidik yang diperoleh semasa masih menjadi guru bukan PNS akan tetap berlaku jika guru tersebut menjadi PNS dan sertifikat pendidik dapat digunakan untuk memperoleh tunjangan profesi jika guru yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya.

38. Apakah guru yang telah disertifikasi kemudian diangkat dalam jabatan pengawas sekolah perlu disertifikasi lagi? Jawab:
Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kemudian diangkat dalam jabatan pengawas sekolah tidak perlu mengikuti sertifikasi lagi, begitu pula sebaliknya.

39. Seorang guru SD yang telah disertifikasi sebagai guru kelas kemudian alih tugas mengajar ke SMP sebagai guru mata pelajaran, bagaimana sertifikat pendidik dan tunjangan profesinya?
Jawab:
Tunjangan profesi diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Sertifikat pendidik bagi guru SD adalah guru kelas, sehingga ketika guru alih tugas sebagai guru mata pelajaran di SMP, maka sertifikatnya tidak bisa digunakan untuk memperoleh tunjangan profesi. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi kembali sebagai guru mata pelajaran. 

40. Guru matapelajaran pada SMP pindah ke SMA dengan matapelajaran yang sama bagaimana posisinya?
Jawab:
Asalkan guru tersebut memiliki surat tentang perpindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya, mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya, maka guru tersebut tetap dapat memperoleh tunjangan profesi setelah memenuhi beban kerja, kehadiran, dan kinerjanya.

41. Bagaimana cara menetapkan bidang studi pada sertifikasi guru?
Jawab:
Mulai tahun 2015 penetapan bidang studi untuk mengikuti sertifikasi harus linier dengan kualifikasi akademik S-1/D-IV yang dimilikinya, kecuali guru yang diangkat sebelum tanggal
31 Desember 2005 dapat mengacu pada bidang studi sesuai mata pelajaran yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturut-turut yang berakhir pada tahun 2014.

42. Bagaimana kelulusan dari Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan?
Jawab:
Penetapan kelulusan peserta Program PPG mengacu pada pasal
21 ayat (2) Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi:
1. penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
2. proses dan produk PPL;
3. uji kompetensi; dan
4. penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa Program PPG diakh- iri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh pani- tia nasional, dan ayat (4) menyatakan bahwa Uji kompetensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru. Ayat (5) menyatakan bahwa peserta yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang ber- laku secara nasional.

43. Bagaimana tahap-tahap penilaian peserta Program Pendidikan Profesi Guru?
Jawab:
Proses penilaian peserta Program PPG dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penilaian dilakukan oleh LPTK, mencakup: 1) penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, 2) penilaian proses dan produk PPL, dan 3) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain. Tahap kedua penilaian sebagai uji kompetensi (UKMPPG), dilakukan oleh panitia nasional, mencakup: 1) Uji Tulis Nasional (UTN) dan 2) Uji Kinerja. Peserta dapat mengikuti penilaian tahap kedua setelah peserta mengikuti penilaian tahap pertama dengan predikat baik.
Kelulusan mahasiswa Program PPG ditetapkan berdasarkan hasil penilaian tahap kedua (UKMPPG) sebagai exit exam, dan penetapan nilai batas lulus (NBL) untuk tiap bidang studi atau program keahlian PPG melalui proses standard setting dengan menggunakan metode modified Angoff.
Penilaian mahasiswa program PPG Produktif (kejuruan), selain penilaian tahap pertama dan tahap kedua juga disertai uji kompetensi bidang keahlian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

44. Apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik?
Jawab:
Kompetensi pedagogik meliputi: 
a. pemahaman terhadap peserta didik, dengan indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.
b. perancangan pembelajaran, dengan indikator esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran ber- dasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
c. pelaksanaan pembelajaran dengan indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
d. perancangan dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, dengan indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment) proses dan hasil belajar secara berkesinambu- ngan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

45. Apa yang dimaksud dengan kompetensi profesional?
Jawab:
Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya. 
Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. Banyak ahli pendidikan yang memberikan koreksi seharusnya lebih cocok digunakan istilah kompetensi akademik. Kompetensi professional adalah untuk keempat kompetensi guru tersebut di atas.

46. Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial?
Jawab:
Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efek- tif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

47. Apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian?
Jawab:
Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 
Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

48. Apa yang akan dilakukan seorang guru setelah memperoleh sertifikat pendidik?
Jawab:
Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik harus terus melakukan peningkatan kompetensinya melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan profesionalitasnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan (continous professioal development). Hal ini harus berlangsung secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan profesi guru secara terus menerus menggunakan wadah guru yang sudah ada, seperti kelompok 
kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk guru-guru SMP, SMA, dan SMK, perguruan tinggi dan di tempat lain yang merupakan wahana pemeliharaan dan peningkatan kompetensi. 

NOMOR REGISTRASI GURU (NRG) 

49. Apakah yang dimaksud Nomor Registrasi Guru (NRG)?
Jawab :
NRG merupakan nomor resmi pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai nomor identitas pemegang sertifikat pendidik. NRG bersifat unik yaitu sistem pemberian nomor kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Setiap NRG guru tidak sama dengan NRG guru lainnya, serta menjamin seorang guru tidak memiliki nomor registrasi lebih dari satu.

50. Instansi apa yang menerbitkan NRG?
Jawab :
Instansi yang menerbitkan NRG adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

INFO GTK 

58. Apa itu Info GTK ?
Jawab :
Info GTK adalah informasi data guru dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil entri data pada aplikasi dapodik untuk mengetahui validitas data.

59. Apa manfaat Info GTK bagi guru ?
Jawab :
Manfaat info GTK adalah:
a. Guru dapat memantau hasil entri data dapodik oleh operator sekolah.
b. Guru dapat memperbaiki kesalahan data melalui operator sekolah.
c. Guru dapat memantau terbitnya Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Penerima Tunjangan lainnya.
d. Guru dapat mengetahui berbagai informasi terkait kebijakan guru antara lain sertifikasi, penyetaraan Guru Bukan PNS (GBPNS), PAK dan lainnya.

60. Kapan Info GTK dapat diakses?
Jawab :
Info GTK dapat diakses oleh guru setelah operator sekolah mengentri data dapodik dan server GTK menarik data tersebut di setiap awal semester tahun ajaran.

61. Berapa lama masa aktif Info GTK?
Jawab :
Masa aktif info GTK berlaku hanya 6 bulan atau 1 semester sesuai dengan pendataan Dapodik. 
62. Bagaimana cara mengakses Info GTK?
Jawab :
Info GTK dapat diakses melalui laman http://info.gtk.kemdikbud. go.id/ dengan menggunakan NUPTK/NIK sebagai username dan tanggal lahir sebagai password.

63. Bagaimana cara membaca Info GTK?
Jawab :
Info GTK terdiri atas 3 kolom antara lain :
  1. Kolom Uraian,
  2. Kolom Data (data berdasarkan Dapodik yang di terima dari sekolah),
  3. Kolom keterangan guna memperjelas isi dan maksud dari kolom ke 2 (data).

64. Bagaimana memperbaiki Info GTK yang masih salah?
Jawab :
Jika masih terdapat kesalahan atau kekurangan data pada Info GTK, guru melalui operator sekolah memperbaiki data dirinya melalui dapodik pada semester berjalan. Informasi perbaikan tersebut dapat di akses pada Info GTK, paling cepat 7 hari kerja.

65. Siapa yang dapat mengakses Info GTK?
Jawab :
Guru dapat mengakses Info GTK, melalui operator sekolah.

66. Apabila pada Info GTK data sekolah induk masih kosong, sementara updating data sudah dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh guru?
Jawab:
Guru melalui operator sekolah memastikan agar data sekolah induk tercentang (✓) dan jika mengajar pada dua satminkal,
hanya satu sekolah induk saja yang dicentang.

67. Bagaimana jika guru melalui operator sekolah sudah melaku- kan sinkron data, namun pada Info GTK data belum berubah?
Jawab:
Guru memastikan data dapodik sudah valid, setelah itu menunggu proses penarikan data oleh Setditjen GTK paling cepat 7 hari kerja. 

SURAT KEPUTUSAN TUNJANGAN PROFESI (SKTP) 

68. Siapa yang menerbitkan SK Penerima Tunjangan Profesi?
Jawab :
SK Penerima Tunjangan Profesi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

69. Kapan SKTP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan?
Jawab :
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan SKTP 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap semester, berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya, setelah dilakukan verifikasi dan validasi data guru calon penerima tunjangan profesi, dengan rincian sebagai berikut :
1) SKTP Tahap 1 (satu) terbit dimulai pada bulan Maret pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi semester I pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni (6 bulan) tahun berjalan; dan
2) SKTP tahap 2 (dua) terbit dimulai pada bulan September pada tahun berkenaan, berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi semester II pada bulan Juli sampai
dengan bulan Desember (6 bulan) tahun berjalan.

TUNJANGAN PROFESI 

70. Apakah tunjangan profesi?
Jawab :
Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, apabila telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

71. Apa tujuan pemberian tunjangan profesi?
Jawab :
1) Memberi penghargaan kepada guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2) Mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

72. Siapa saja yang mendapat tunjangan profesi?
Jawab :
Tunjangan profesi diberikan kepada:
a. Guru;
b. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan;
c. Guru yang mendapat tugas tambahan;
d. Pengawas sekolah.

73. Apakah hanya guru yang berstatus guru PNS saja yang mendapatkan tunjangan profesi guru?
Jawab :
Tidak, tunjangan profesi diberikan kepada guru, baik yang berstatus PNS maupun bukan PNS, apabila telah memenuhi persyaratan penerima tunjangan profesi. 

74. Apakah guru madrasah juga menerima tunjangan profesi?
Jawab :
Ya, guru madrasah berhak menerima tunjangan profesi apabila memenuhi persyaratan penerima tunjangan profesi, yang disalurkan melalui Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

75. Apakah kepala sekolah diberikan tunjangan profesi?
Jawab :
Ya, Kepala sekolah diberikan tunjangan profesi sama halnya dengan guru, karena kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah.

76. Apakah pengawas sekolah diberikan tunjangan profesi?
Jawab :
Ya, Pengawas sekolah tetap diberikan tunjangan profesi sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru diundangkan (2 Juni
2017). Selanjutnya pengawas satuan pendidikan akan diberikan tunjangan profesi sebagai pengawas satuan pendidikan.

77. Apa persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi?
Jawab :
Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu :
a) memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;
b) memiliki nomor registrasi guru;
c) memenuhi beban kerja;
d) aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki;
e) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 
f) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas;
g) memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik; dan h) mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa.

78. Apabila guru memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat pendidik dan mengajar beberapa mata pelajaran, apakah berhak mendapatkan 2 (dua) tunjangan profesi?
Jawab :
Tidak, karena guru yang memiliki lebih dari 1 (satu) sertifikat pendidik dan/atau mengajar lebih dari 1 (satu) mata pelajaran hanya berhak mendapat 1 (satu) tunjangan profesi.

79. Kapan tunjangan profesi pertama kali diberikan kepada seorang guru?
Jawab :
Apabila guru tersebut sudah memiliki sertifikat pendidik dan mendapatkan NRG dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta memenuhi persyaratan lainnya. Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan SK tunjangan profesi.

80. Kapan tunjangan profesi diberikan kepada seorang guru?
Jawab :
Tunjangan profesi diberikan kepada guru setiap triwulan apabila guru tersebut telah memiliki SK tunjangan profesi dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

81. Siapa yang membayarkan tunjangan profesi guru?
Jawab :
a. bagi guru pada sekolah yang status kepegawaiannya guru PNSD, tunjangan profesi dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
b. bagi guru pada sekolah yang status kepegawaiannya 
adalah guru bukan PNS, tunjangan profesinya dibayarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
c. bagi guru madrasah, baik berstatus PNS dan bukan PNS
dibayarkan oleh Kementerian Agama.

82. Berapa besaran tunjangan profesi bagi guru PNS?
Jawab :
Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

83. Berapa besaran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS?
Jawab :
a. Bagi guru bukan PNS yang telah memiliki SK Penyetaraan diberikan setara gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai dengan yang tertera pada SK Penyetaraan.
b. bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK Penyetaraan diberikan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

84. Apakah tunjangan profesi dikenakan pajak penghasilan?
Jawab :
Ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

85. Apakah tunjangan profesi dapat dibatalkan pembayarannya?
Jawab :
Ya, tunjangan profesi dapat dibatalkan pembayarannya apabila:
a) data dan informasi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan melanggar hukum;
b) memperoleh sertifikat pendidik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
86. Apa yang harus dilakukan guru apabila menerima tunjangan profesi yang bukan haknya?
Jawab :
1. Bagi guru PNS, guru wajib mengembalikan tunjangan profesi ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. Bagi guru bukan PNS, guru wajib mengembalikan tunjangan profesi ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

87. Apakah tunjangan profesi dapat dihentikan dan kapan dihentikannya?
Jawab :
Ya, tunjangan profesi dapat dihentikan dan kapan dihentikan apabila :
a) meninggal dunia, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
b) mencapai batas usia 60 tahun, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berikutnya;
c) bagi guru bukan PNS yang diangkat menjadi calon PNS maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan dan pembayaran tunjangan profesi selanjutnya akan dibayarkan oleh pemerintah daerah;
d) mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
e) dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan;
f) mendapat tugas belajar, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan; dan/atau
g) tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif 5 (lima) 
hari dalam satu bulan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan.

88. Bagaimana jika SK Penyetaraan bagi Guru Bukan PNS sudah diakui di dalam database Biro SDM namun pembayaran tunjangan profesinya belum sesuai dengan SK Penyetaraan tersebut?
Jawab:
Apabila pembayaran tunjangan profesi belum sesuai dengan SK Penyetaraan, guru dapat melaporkan ke ULT (Unit Layanan Terpadu) Kemdikbud untuk perubahan data. 

PERMASALAHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN 

89. Berapa lama proses pembuatan rekening baru guru bukan
PNS untuk tunjangan profesi guru?
Jawab:
Proses pembuatan rekening baru, paling cepat 1 minggu.

90. Bagaimana cara guru mengetahui nomor rekening baru yang sudah dibuat oleh Kemdikbud untuk pembayaran TPG? Jawab:
Nomor rekening baru dapat dicek di Info GTK.

91. Bagaimana proses penyelesaian nomor rekening yang sudah tidak aktif/ pasif?
Jawab:
a. Guru melapor ke bank;
b. Bagi guru PNS melaporkan ke dinas pendidikan;
c. Bagi guru bukan PNS melapor ke Unit Layanan Terpadu
Kemdikbud.

92. Apakah itu retur ?
Jawab :
Retur adalah kondisi dimana direktorat teknis telah menyalurkan dana tunjangan dan telah terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) namun belum diterima di rekening guru.

93. Apa yang menyebabkan tunjangan yang diterima oleh guru mengalami retur?
Jawab :
Retur terjadi karena rekening tidak aktif/pasif, kesalahan nomor rekening, dan kesalahan nama pada buku tabungan. 

94. Bagaimana cara menyelesaikan retur?
Jawab :
Guru melapor ke Dinas Pendidikan setempat atau Unit Layanan
Terpadu Kemdikbud.

87. Bagaimana guru dapat mengetahui bahwa returnya sudah diproses?
Jawab:
Guru dapat mengetahui retur sudah proses dari rekening yang dimiliki atau laporan dinas pendidikan kabupaten/kota.

95. Bagaimana jika Guru Bukan PNS bersertifikat pendidik diangkat menjadi PNS oleh pemda setempat, tetapi bidang studi yang diampu menjadi tidak linier dengan sertifikat pendidiknya?
Jawab:
Penempatan PNS oleh Pemda kabupaten/kota/provinsi harus sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dan sesuai dengan analisis kebutuhan guru di kabupaten/kota/provinsi masing-masing. Jika mata pelajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan sertifikat pendidik, maka SKTP tidak bisa diterbitkan sampai guru ybs mendapatkan jam sesuai dengan mata pelajaran yang ada pada sertifikat pendidik.

96. Bagaimana jika ada perbedaan nama di sertifikat pendidik dan data kelulusan dengan nama di database NUPTK (PDPSK)?
Jawab:
Guru dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu Kemdikbud.

97. Bagaimana jika Aplikasi Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan
(HGTK) terkunci? 
Jawab:
Guru dapat menghubungi dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi setempat.

98. Apa yang harus dilakukan oleh guru jika data kelulusannya tidak ada dalam Aplikasi SIMTUN, sementara data kelulusan sudah tercatat dalam Aplikasi KSG?
Jawab:
Guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Jika guru mutasi dari Kemenag :
a. Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi setempat mencari NRG guru tersebut melalui aplikasi NRG, jika ditemukan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi setempat mengusulkan mutasi antar kementerian melalui aplikasi NRG,
b. Dinas pendidikan kabupaten /kota/provinsi menunggu persetujuan mutasi dari kemdikbud berdasarkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti: SK pemberhentian pembayaran TPG dari kemenag, Sertifikat pendidik, Ijazah S1, SK penugasan dari Kepala sekolah.
c. Dinas kabupaten/kota/provinsi mengajukan pembuatan
NRG baru melalui aplikasi NRG.
d. Setelah NRG disetujui dan diterbitkan oleh kemdikbud, dinas pendidikan menambahkan data kelulusan pada Aplikasi SIMTUN.
2. Jika guru SM3T (bukan GGD)
a. Dinas kabupaten /kota/provinsi mengajukan pembuatan
NRG baru melalui Aplikasi NRG.
b. Setelah NRG disetujui dan diterbitkan oleh Kemdikbud, Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi menambahkan data kelulusan pada Aplikasi Simtun. 
99. Bagaimana jika data pada Aplikasi BKN (https://apps.bkn. go.id/profilpns/) sudah diperbaiki, namun pada Aplikasi SIMTUN belum berubah?
Jawab:
Guru dapat menghubungi BKD setempat (melalui dinas pendidikan setempat) dan menunggu proses penarikan data oleh Setditjen GTK kurang lebih dua minggu setelah pengajuan perubahan data.

100. Bagaimana jika guru lupa username dan password SIM PKB?
Jawab:
Guru dapat me reset password melalui SIM PKB nya itu sendiri dengan mengaktifkan account, atau bisa melalui ketua kelompok kerja atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi setempat.

101. Bagaimana jika status verifikasi tunjangan profesi guru Bukan PNS dinyatakan invalid pada Info GTK, dengan keterangan SK Inpassing harus diverifikasi
Jawab:
Guru dapat mengecek data di laman www.mutasi.sdm. kemdikbud.go.id, jika terdapat data yang tidak lengkap, data bisa diperbaiki melalui Biro SDM Kemdikbud.

102. Bagaimana jika Guru Bukan PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik diangkat menjadi PNS, namun pada Aplikasi SIMTUN status kepegawaiannya belum berubah? Jawab:
Guru memastikan status kepegawaiannya pada Dapodik sudah diubah menjadi PNS oleh operator sekolah.

103. Apa yang harus dilakukan guru jika guru mutasi tempat tugas ke kabupaten/kota lain? 
Jawab:
Guru dapat menghubungi dinas pendidikan kabupaten /kota atau provinsi setempat untuk meminta mutasi tempat tugas pada Aplikasi SIMTUN ke kabupaten /kota yang dituju.

104. Bagaimana jika Dinas kabupaten /kota telah mengusulkan nama desa sangat tertinggal ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, namun status desa belum berubah?
Jawab:
Menunggu pemutakhiran (updating) data dari Kementerian
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

105. Bagaimana jika pada Info GTK, keterangan rombel terkunci karena data mata pelajaran sudah terpakai oleh guru lain yang sudah terbit SKTP?
Jawab:
Guru dapat menghubungi dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi setempat untuk membuka kuncian rombel, dan pastikan operator sekolah sudah mengisi data rombel sesuai data riil pembelajaran yang ada, kemudian lakukan sinkronisasi agar data masuk ke dalam server GTK

106. Apa yang harus dilakukan jika guru bukan PNS yang menerima kelebihan bayar tunjangan profesi?
Jawab:
Guru bukan PNS harus mengembalikan tunjangan yang lebih bayar dengan cara :
a. Guru melaporkan ke dinas kabupaten/kota untuk selanjutnya dilaporkan ke Direktorat teknis Ditjen GTK,
b. Direktorat Teknis mengeluarkan kode billing dan diberikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota,
c. Guru menyetorkan kode billing ke bank terkait dan mengirimkan bukti setor ke dinas pendidikan setempat 
untuk selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Teknis dan
Setditjen GTK.

107. Apa yang harus dilakukan jika guru PNS menerima kelebihan bayar tunjangan profesi?
Jawab:
Guru PNS harus mengembalikan tunjangan yang lebih bayar dengan cara :
a. Guru melaporkan ke dinas kabupaten/kota untuk selanjutnya dibuatkan bukti setor pengembalian kelebihan bayar tunjangan profesi,
b. Dinas pendidikan kabupaten/kota mengirimkan bukti setor ke DPPKAD
c. DPPKAD mengeluarkan kode biling dan di setorkan ke bank, selanjutnya DPPKAD memberikan tembusan bukti setor ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

108. Apa sebutan yang benar “tunjangan sertifikasi” atau “tunjangan profesi”?
Jawab:
Tunjangan profesi.

109. Apakah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik otomatis menerima tunjangan profesi?
Jawab:
Tidak otomatis, karena guru perlu memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

110. Berapa nominal tunjangan profesi yang diterima oleh guru?
Jawab:
Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. 

111. Berapa nominal tunjangan profesi bagi guru bukan PNS?
Jawab:
a. Bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK Kesetaraan Jabatan dan Pangkat menerima tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan.
b. Bagi guru bukan PNS yang sudah memiliki SK Kesetaraan Jabatan dan Pangkat menerima tunjangan profesi setara dengan nominal 1 kali gaji pokok PNS sesuai SK Kesetaraan Jabatan dan Pangkat.

112. Siapa yang menyalurkan tunjangan profesi guru?
Jawab:
a. Bagi guru PNSD, tunjangan profesi disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota,
b. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi disalurkan oleh
Ditjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

113. Berapa lama waktu yang diberikan kepada guru untuk dapat memperbaiki data sehingga memenuhi syarat untuk terbit SKTP?
Jawab:
Guru dapat melakukan perbaikan data pada aplikasi dapodik (melalui operator sekolah) selama 1 semester sampai dinyatakan valid.

114. Apakah ada kegiatan tatap muka atau tugas tambahan atau kegiatan lain yang dapat diekivalensikan sebagai beban kerja?
Jawab:
Ya, berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. 

115. Apakah bisa pembayaran tunjangan profesi dibayarkan bersamaan waktunya dengan gaji seorang PNS?
Jawab:
Tidak bisa, karena gaji PNS dibayarkan diawal bulan sebelum bekerja sedangkan tunjangan profesi sesuai dengan regulasinya bahwa tunjangan profesi berbasis kinerja sehingga tunjangan profesi dibayarkan setelah bekerja.

116. Apakah guru penerima tunjangan profesi bisa juga menerima tunjangan khusus?
Jawab:
Bisa, karena tunjangan profesi diberikan karena keprofe- sionalannya sedangkan tunjangan khusus diberikan sebagai kompensasi atas kesulitan hidup ditempat bertugas.

117. Apakah seorang guru bersertifikat pendidik guru kelas di jenjang SD dapat menambah jam mengajar di jenjang SMP? Jawab:
Tidak bisa, karena mapel guru kelas tidak ada di jenjang SMP sehingga tidak akan diakui mengajar mapel yang berbeda dengan sertifikat pendidiknya.

118. Apakah seorang guru bersertifikat pendidik mapel Pendidikan Jasmani dan Olah Raga di jenjang SD dapat diakui beban kerjanya jika mengajar mapel Pendidikan Jasmani dan Olah Raga di jenjang SMP?
Jawab:
Beban kerjanya dapat diakui karena masih dalam mapel yang sama, asalkan ada Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Setempat dan bertugas pada zona yang sama.

119 Siapa yang membayar tunjangan profesi guru mapel umum (selain guru Pendidikan Agama) di sekolah binaan Kementerian Agama?. 
Jawab:
Semua guru yang mengajar disekolah binaan Kementerian Agama termasuk guru mapel umum, maka tunjangan profesinya dibayarkan oleh Kementerian Agama.

120. Apakah guru dengan sertifikasi guru kelas di jenjang TK diakui beban kerjanya jika mengajar mapel guru kelas di jenjang SD?
Jawab:
Tidak diakui karena guru kelas di jenjang TK kompetensinya berbeda dengan guru kelas di jenjang SD.

121. Apakah yang disebut kurang bayar atau carry over dalam tunjangan profesi?
Jawab:
Kurang bayar atau carry over adalah tunjangan profesi guru yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya (tunggakan). Hal ini disebabkan karena kekurangan anggaran sehingga tidak cukup untuk membayar tunjangan guru untuk 12 bulan.

122. Apa solusinya jika terjadi kurang bayar terhadap tunjangan profesi guru?
Jawab:
Pemerintah akan mengalokasikan dana untuk membayar kekurangan tersebut pada tahun berikutnya dan dana tersebut akan disatukan dengan alokasi tahun berjalan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

123. Apakah tunjangan profesi boleh dibayarkan dengan cara pemberian langsung (tunai) ke guru?
Jawab:
Tidak boleh, karena tunjangan profesi sifatnya bansos dan harus dibayarkan melalui rekening guru. 

124. Bagaimana jika Jumlah Jam Mengajar (JJM) linier dan tugas tambahan guru terpenuhi, namun di info GTK JJM liniernya kosong (0), apa penyebabnya?
Jawab:
Mapping rombel perlu dicek ulang oleh guru melalui operator sekolah.

125. Bolehkah guru dengan sertifikat pendidik guru kelas mengajar matapelajaran karena kehabisan rombongan belajar?
Jawab:
Boleh, namun tidak berhak mendapatkan tunjangan profesi.

126. Bagaimana dengan pengakuan pelajaran muatan lokal?
Jawab:
Mata pelajaran muatan lokal yang diakui adalah yang di SK kan oleh Gubernur (sesuai dengan Permendikbud No. 79 Tahun
2014).

127. Bagaimana proses pengusulan SKTP guru pembimbing khusus di sekolah yang menyelenggarakan program inklusi? Jawab:
Guru pembimbing khusus di sekolah yang menyelenggarakan program inklusi dimasukkan sebagai guru SLB. Proses pengusulan SKTPnya sama dengan guru yang mengajar di sekolah reguler.

128. Apa itu tunjangan khusus?
Jawab:
Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

129. Apakah kriteria guru penerima tunjangan khusus? 
Jawab:
a. Guru yang bertugas di daerah khusus, yang daerahnya ditetapkan oleh Menteri dan/atau surat rekomendasi Menteri yang menangani bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
b. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
(NUPTK).
c. Memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

130. Apakah semua guru yang memenuhi persyaratan dapat menerima tunjangan khusus?
Jawab:
Tidak. Tergantung kepada kuota yang tersedia yang ditetapkan oleh Pemerintah.

131. Berapa besaran dana untuk tunjangan khusus?
Jawab:
a. Bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK Kesetaraan Jabatan dan Pangkat menerima tunjangan khusus sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan.
b. Bagi guru bukan PNS yang sudah memiliki SK Kesetaraan Jabatan dan Pangkat menerima tunjangan khusus setara dengan nominal 1 kali gaji pokok PNS sesuai SK Kesetaraan Jabatan dan Pangkat.
c. Bagi guru PNS menerima tunjangan khusus setara dengan nominal 1 kali gaji pokok.

132. Selain melalui layanan internet, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki pusat layanan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melayani guru-guru yang datang ke kantor pusat? 
Jawab :
Ya, Kementerian menyediakan unit layanan terpadu termasuk untuk layanan tunjangan di gedung C lantai 1, Jl. Sudirman Senayan Jakarta.
Kontak Unit Layanan Terpadu Kemdikbud:
Telepon : (021) 57903020
SMS : 0811976929
Email : pengaduan@kemdikbud.go.id 

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA (PPK)

133. Apakah yang dimaksud dengan penilaian kinerja guru?
Jawab:
Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan, yaitu proses penilaian berdasar bukti yang dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran sedang berlangsung.

134. Apakah dasar hukum pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru?
Jawab:
Dasar hukum pelaksanaan penilaian kinerja guru adalah:
a) Permeneg PAN dan RB no 16 tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
b) Permendiknas No 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
c) Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru tahun 2010;, dan
d) Pedoman Suplemen Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru tahun 2016.

135. Komponen apa saja yang dinilai dalam PK guru?
Jawab:
Komponen yang dinilai dalam PK Guru difokuskan pada penguasaan 4 (empat) kompetensi guru, yaitu: Pedagogik, Kepribadian, Sosial, dan Profesional yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas utama guru. Tugas utama guru mata pelajaran/kelas mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama guru BK/ konselor mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan serta tindak lanjut pembimbingan. 

136. Kapankah durasi pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru?
Jawab:
Pelaksanaan penilaian kinerja guru dilaksanakan berdasarkan tahun kalender yaitu Januari ke Desember tahun yang berjalan.

137. Siapakah yang melaksanakan Penilaian Kinerja Guru?
Jawab:
Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah. Dalam hal jumlah guru banyak dalam satu sekolah, sekolah dapat membentuk tim penilai kinerja guru dengan ratio 5 sd 10 orang guru dinilai oleh 1 orang penilai.

138. Apa saja persyaratan bagi Penilai Penilaian Kinerja Guru?
Jawab:
Persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk menjadi penilai PK Guru adalah sebagai berikut.
a) Memiliki sertifikat pendidik.
b) Memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai.
c) Memiliki hasil PK Guru dengan nilai sebutan ‘Baik’ atau ‘Amat Baik’.
d) Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau serumpun atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai.
e) Diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai PK Guru yang diselenggarakan oleh lembaga atau institusi yang berwenang dengan berkoordinasi dengan Kemdikbud atau PPPPTK terkait atau LPMP setempat.
f) Diutamakan memiliki kemampuan melakukan pengamatan dan penilaian secara objektif, adil dan transparan atas kinerja teman sejawat.

139 Langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PK Guru? 
Jawab:
Pelaksanaan PK Guru dilakukan melalui 6 langkah, yaitu: wawancara sebelum pengamatan/pemantauan, pengamatan & pemantauan, pembandingan data hasil pengamatan/pemantauan dengan kriteria dan pemberian skor, pertemuan persetujuan hasil penilaian, mediasi (jika diperlukan), dan konversi angka kredit. Agar pelaksanaan PK Guru dapat dipantau dan dikendalikan, maka semua kegiatan selama proses penilaian (misal: pengamatan, pemantauan, pengendalian internal) harus segera dicatat dalam format yang disediakan. Agar jalannya pelaksanaan PK Guru mudah ditelusuri dan diperiksa oleh tim pengendalian eksternal maka tanggal dan waktu setiap kegiatan juga harus dicatat.

140. Apabila ada ketidaksepakatan terkait dengan hasil penilaian antara yang dinilai dengan penilai, prosedur apa yang harus dilakukan?
Jawab:
Apabila terjadi ketidaksepakatan terkait dengan hasil penilaian, maka dapat dipanggil moderator (dalam hal ini bisa pengawas sekolah yang ditunjuk) untuk melakukan penilaian ulang terkait dengan hal-hal yang tidak disepakati. Hasil moderator bersifat final.

141. Apakah yang dimaksud dengan Penilaian Prestasi Kerja Bagi Guru, Kepala Sekolah dan/atau guru yang mendapatkan tugas tambahan lainnya?
Jawab:
Penilaian Prestasi Kerja PNS guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja guru dan/atau guru yang diberi tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Guru yang Diberi Tugas Tambahan.

142. Apakah dasar hukum dari pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja?
Jawab:
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

143. Di dalam Penilaian Prestasi Kerja, parameter apa sajakah yang menjadi komponen penilaian?
Jawab:
Penilaian prestasi kerja guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan secara strategis diarahkan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

144. Apakah yang ditekankan dalam penilaian prestasi kerja?
Jawab:
Penekanan Penilaian Prestasi Kerja adalah penilaian capaian sasaran kerja pegawai (SKP) yang pada dasarnya telah disusun dan disepakati bersama antara guru, kepala sekolah, dan guru diberi tugas tambahan dengan atasan langsungnya (pejabat penilai) serta penilaian perilaku keseharian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.

145. Siapakah pejabat penilai dalam penilaian prestasi kerja?
Jawab:
Pejabat penilai dalam penilaian prestasi kerja adalah atasan langsung pegawai yang dinilai. 

146. Kapankah kurun waktu penilaian prestasi kerja dilaksanakan?
Jawab:
Kurun waktu penilaian prestasi kerja pegawai adalah Januari sampai dengan Desember tahun yang berjalan.

147. Kapankah batas akhir pembuatan Sasaran Kerja Pegawai yang dianggap sebagai kontrak kerja tahunan?
Jawab:
Batas akhir pebuatan Sasaran Kerja Pegawai adalah akhir
Januari tahun yang berjalan.

148. Berdasarkan apa saja uraian kegiatan yang dimasukkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai?
Jawab:
Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Bagi guru dan kepala sekolah dalam hal ini adalah pelaksanaan tugas utamanya yang berdampak pada perolehan Angka Kredit.

149. Unsur apa saja yang dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai?
Jawab:
Unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja adalah:
a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen). Penilaian terhadap SKP yaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap capaian seluruh tugas jabatan dan target yang telah disepakati selama kurun waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tahun yang berjalan. Penilaian tersebut didasarkan kepada ukuran tingkat capaian SKP yang dinilai dari aspek: kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. Target SKP guru, kepala sekolah, 
dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat fungsional tertentu, adalah pelaksanaan tugas jabatan guru yang berdampak pada perolehan angka kredit yang harus dicapai untuk 1 (satu) tahun yang berjalan.
b) Perilaku Kerja dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen).
Penilaian perilaku kerja yaitu penilaian terhadap perilaku dalam melaksanakan tugasnya di sekolah/madrasah yang meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan kerjasama.

150. Siapakah yang menjadi pejabat penilai bagi Guru, dan Kepala Sekolah?
Jawab:
a) Pejabat penilai bagi guru adalah Kepala Sekolah dari guru yang bersangkutan.
b) Pejabat penilai bagi Kepala TK/RA, Kepala SD/MI - Pejabat Penilai (Atasan Langsung) adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan.
c) Pejabat penilai bagi Kepala SDLB, Kepala SMPLB/MTs, Kepala SMA/ SMLB/MA, SMK/ MAK -Pejabat Penilai (Atasan Langsung) adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Kantor yang membina pendidik pada Instansi lain atau lain/pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan.

151. Bagaimana jika Guru dalam penyusunan SKP tidak mendapat persetujuan oleh kepala sekolah?
Jawab:
Dalam hal SKP yang disusun oleh Guru tidak disetujui oleh Kepala Sekolah/Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dalam hal ini adalah atasan dari kepala sekolah yaitu Kepala Disdik Kab/Kota/Provinsi dan hasilnya bersifat final.

152. Apa kaitannya penilaian kinerja guru dengan penilaian prestasi kerja?
Jawab:
Penilaian kinerja guru adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengukur ketercapaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam Penilaian Prestasi Kerja, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran/ pembimbingan yang menjadi target SKP dalam tahun berjalan. 

PENGEMBANGAN KARIR DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU (PAK)

153. Apakah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru?
Jawab:
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Metode PKB dapat dilaksanakan dengan berbagai cara melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan diri, kegiatan kolektif guru, dan metode lainnya.

154. Bagaimana pengaturan kegiatan KKG/MGMP/KKKS/MKKS?
Jawab:
Kegiatan KKG/MGMP/KKKS/MKKS merupakan kegiatan pengembangan diri guru yang dilakukan pada setiap jenjang jabatan sebagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggaraan KKG/MGMP/KKKS/ MKKS. Dalam 1 tahun, guru dapat mengikuti kegiatan KKG/MGMP/ KKKS/MKKS paling sedikit 12 X pertemuan. Pertemuan KKG/MGMP/KKKS/ MKKS dapat diikuti dalam beberapa paket kegiatan. Setiap 1 paket kegiatan rutin di KKG/MGMP/ KKKS/MKKS paling sedikit memerlukan 3 X pertemuan.

155. Bagaimana pengaturan contoh paket kegiatan guru di KKG/ MGMP/ KKKS/MKKS dalam 1 tahun?
Jawab:
a. Paket Pengembangan Silabus, RPP, Bahan Ajar perlu minimum 3 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15
b. Paket Pengembangan Instrumen Penilaian perlu minimum
3 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15 
c. Paket Pengembangan Model-model Pembelajaran dan Jurnal Belajar perlu minimum 3 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15
d. Paket Pembuatan/Pengembangan Alat Peraga perlu minimum 3 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15
e. Paket Pengembangan Karya Ilmiah Guru (PTK/Tinjauan Ilmiah/ Buku/Modul/Diktat/ Kajian Buku/karya terjemahan) perlu minimal 4 X pertemuan mendapat angka kredit 0.15.


156. Bagaimana contoh perhitungan angka kredit dari kegiatan KKG/MGMP/ KKKS/MKKS?
Jawab:
Untuk mendapatkan AK, setiap paket yang diambil oleh KKG/ MGMP/ KKKS/MKKS atau guru adalah paket minimal dan kelipatannya. Oleh karena itu, misalnya apabila kegiatan KKG/ MGMP/KKKS/MKKS Kota Bunga dalam 1 tahun merencanakan
4 paket kegiatan huruf a, b, c, dan d yang memenuhi kriteria minimal 3 X pertemuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap guru yg aktif akan memperoleh AK sebesar 4 x 0.15 =
0.60. Jika yg diperlukan adalah huruf a adalah 4 X pertemuan, maka nilai AK yg diperoleh tetap 0.15. Apabila kebutuhan guru utk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dari keg di atas >, maka yang diambil harus 2 paket yang sama, dan konsekuensinya guru akan mendapatkan AK yang > dari 0.15, yaitu 2 x 0.15 = 0.3.

157. Bagaimana kewajiban dan hak guru dalam mengikuti kegiatan KKG/MGMP/KKK/MKKS?
Jawab:
Setiap paket kegiatan yg diikuti oleh setiap guru harus dibuatkan laporannya dan produk kegiatannya. Apabila dalam 1 tahun seorang guru mengambil 4 paket kegiatan KKG/MGMP/KKKS/ MKKS, maka ia harus menyiapkan 4 laporan singkat hasil kegiatan KKG/MGMP/KKKS/MKKS beserta lampiran hasil/ 
produk kegiatannya dan bukti fisik pendukung. Laporan selama satu tahun yang diterima akan memperoleh angka kredit dan dimasukkan ke dalam unsur utama subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan diri.
Seorang guru dapat memperoleh angka kredit yang akan dimasukkan ke dalam unsur penunjang dari kegiatan. KKG/ MGMP/KKKS/MKKS paling sedikit telah hadir aktif sebanyak
85%. Satuan hasil pelaksanaan paket kegiatan tersebut berupa Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan setempat atas usulan dari Ketua KKG/ MGMP/KKKS/MKKS.

158 Apakah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan kegiatan wajib guru dalam kegiatan Publikasi Ilmiah yang harus dilakukan guru untuk kenaikan pangkat dan jabatannya?
Jawab:
Tidak selalu PTK.
Penelitian tindakan kelas adalah hanya salah satu bentuk dari kegiatan publikasi ilmiah guru. Banyak hal lain yang dapat di- lakukan guru dalam kegiatan publikasi ilmiah selain penelitian tindakan kelas yaitu kegiatan-kegiatan berupa: laporan presen- tasi di forum ilmiah, Tinjauan ilmiah, Tulisan ilmiah populer, Artikel ilmiah, Buku pelajaran, Modul/diktat, Buku dalam bidang pendidikan, Karya terjemahan, Buku pedoman guru.

159. Apakah pembuatan PTK harus sesuai dengan mapel yang diampu, bagaimana jika guru mengampu beberapa mapel sekaligus?
Jawab:
PTK harus terkait dengan mata pelajaran yang diampu tentunya. Apabila guru mengampu beberapa mata pelajaran terkait atau rangkap mengajar (multisubjects), maka guru dimaksud dapat membuat PTK pada mata pelajaran yang diampunya. 

160. Kemana saja karya ilmiah guru dapat dipublikasikan?
Jawab:
Karya ilmiah guru dapat di seminarkan di tingkat sekolah/madrasah.
Selain itu juga dapat dimuat dalam jurnal tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota yang terakreditasi, yaitu ber-ISSN.

161. Bagaimana laporan penelitian yang diseminarkan di sekolah dapat diakui secara administratif?
Jawab:
Makalah laporan hasil penelitian yang telah dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolah/madrasahnya, yang dihadiri oleh guru-guru di sekolahnya dan jika memungkinkan guru-guru dari sekolah sekitarnya.

162. Bagaimana laporan hasil presentasi di forum ilmiah dapat disampaikan sebagai salah satu hasil publikasi ilmiah guru? 
Jawab:
Laporan dalam bentuk makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah/ madrasah, ditambah Surat keterangan dari panitia seminar atau sertifikat/piagam dari panitia pertemuan ilmiah.

163. Bagaimana makalah hasil tinjauan ilmiah dapat diakui?
Jawab:
Makalah asli atau fotokopi dengan surat pernyataan tentang keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/ madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan, dan ada surat keterangan dari kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang menyatakan bahwa arsip dari buku/jurnal/makalah tersebut telah disimpan di perpustakaan sekolah/madrasahnya. 

164. Bagaimana tulisan ilmiah populer guru dapat diakui secara administratif?
Jawab:
Tulisan ilmiah popular guru dapat berupa guntingan (klipping) tulisan dari media massa yang memuat karya ilmiah guru penulis, dengan pengesahan dari kepala sekolah/madrasah. Pada guntingan media massa tersebut harus jelas nama media massa serta tanggal terbitnya. Jika berupa fotokopi, harus ada surat pernyataan dari kepala sekolah/madrasah yang menyataan keaslian karya ilmiah populer yang dimuat di media massa tersebut.

165. Bagaimana artikel ilmiah bidang pendidikan yang ditulis guru dapat diakui secara administratif?
Jawab:
Artikel ilmiah bidang pendidikan yang dapat diakui adalah jika dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah asli atau fotokopi yang menunjukkan adanya nomor ISSN, surat keterangan akreditasi untuk tingkat nasional, (atau surat keterangan bahwa jurnal tersebut adalah tingkat nasional tetapi tidak terakreditasi), surat keterangan jika jurnal tersebut diterbitkan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, atau tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/ madrasah). Jika 1 (satu) artikel ilmiah yang sama dimuat di beberapa majalah/jurnah ilmiah, maka yang dapat dinilai hanya 1 (satu) dan dipilih artikel yang berpeluang mendapatkan angka kreditnya terbesar.
Semua bukti fisik di atas memerlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan.

166. Bagaimana laporan penelitian dalam bentuk buku ber-ISBN dan kaitannya dengan pengakuan BSNP sebagai salah satu hasil publikasi ilmiah guru?
Jawab: 
Laporan penelitian berbentuk buku asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan, serta nomor ISBN. Jika buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa buku tersebut telah beredar secara nasional. Jika buku tersebut telah lulus penilaian dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka harus ada keterangan yang jelas tentang persetujuan atau pengesahan dari BSNP tersebut, yang umumnya berupa tanda persetujuan/pengesahan dari BSNP tersebut, yang tercetak di sampul buku.

167. Bagaimana laporan penelitian guru yang dimasukkan dalam jurnal?
Jawab:
Laporan penelitian guru yang dimasukkan ke dalam majalah/ jurnal ilmiah asli atau foto kopi yang menunjukkan adanya nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan dewan redaksi dan editor (mitra bestari). Jika jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi, harus disertai dengan keterangan akreditasi untuk tingkat nasional. Jika dinyatakan jurnal tersebut diterbitkan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota harus disertai keterangan yang jelas tentang tingkat penerbitan jurnal tersebut.
Jika satu artikel ilmiah yang sama (atau sangat mirip) dimuat di beberapa majalah/jurnah ilmiah, maka angka kredit untuk artikel tersebut hanya diberikan pada salah satu majalah/jurnal ilmiah dan dipilh angka kredit yang terbesar.

168. Bagaimana buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru yang ditulis oleh guru dapat diakui secara administratif?
Jawab:
Buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan 
lain seperti persetujuan dari BSNP, dan nomor ISBN. Jika buku tersebut berupa fotokopi, maka diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan.

169. Bagaimana modul/diktat pembelajaran yang ditulis oleh guru dapat diakui secara administratif?
Jawab:
Modul/diktat asli atau fotokopi dengan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa modul/diktat tersebut digunakan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau sekolah/madrasah setempat dengan pengesahan dari dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota.

170. Bagaimana buku bidang pendidikan yang ditulis oleh guru dapat diakui secara administratif?
Jawab:
Buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan lain yang diperlukan seperti nomor ISBN, dll. Jika buku tersebut berupa fotokopi, maka diperlukan pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/ madrasah bersangkutan.

171. Bagaimana karya terjemahan yang ditulis oleh guru dapat diakui secara administratif?
Jawab:
Karya terjemahan atau fotokopinya yang secara jelas menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis karya terjemahan, serta daftar isi buku yang diterjemahkan. Karya terjemahan tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah/madrasah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut untuk menunjang proses pembelajaran disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan.

172. Bagaimana buku pedoman guru yang ditulis oleh guru dapat diakui secara administratif?
Jawab:
Makalah rencana kerja (Pedoman Kerja Guru) yang secara jelas menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja tersebut akan dilakukan. Makalah tersebut dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/ madrasah dan cap sekolah/ madrasah bersangkutan.

173. Bagaimana publikasi ilmiah yang memenuhi syarat?
Jawab:
Publikasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan angka kredit selain persyaratan administrative juga memenuhi syarat Asli, Perlu, Ilmiah, dan Konsisten.
  • Asli, merupakan jiplakan atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur.
  • Perlu, permasalahan bukan hal yang mengada-ada atau memasalahkan sesuatu yang tidak perlu
  • Ilmiah, penelitian harus berbentuk, berisi, dan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah.
  • Konsisten, penelitian harus disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyusunnya.

174. Bagaimana hubungan antara karya inovatif dengan tugas mengajar guru sehingga karya inovatif tersebut dapat dinilai angka kreditnya?
Jawab:
a. Untuk karya seni, boleh untuk semua guru
b. Karya sains/teknologi berupa alat/bahan/konstruksi tertentu untuk masyarakat, boleh untuk semua guru 
c. Karya sains/teknologi berupa software aplikasi untuk sekolah/pendidikan, boleh untuk semua guru
d. Karya sains teknologi berupa media pembelajaran, eksperimen dan model pembelajaran serta alat pelajaran/peraga/ praktikum harus sesuai dengan tugas mengajar guru.

175. Bagaimana kategori karya inovatif yang dibuat oleh guru?
Jawab:
Karya Inovatif dikategorikan sebagai karya yang Kompleks dan Karya yang Sederhana.
Karya Seni = ditinjau dari lingkup sebaran/ publikasinya.
Non Karya Seni dapat ditinjau dari sisi inovasi atau manfaatnya; yaitu sisi inovasi: lebih baik dan sebagainya, sedangkan sisi manfaat dilihat dari lingkup sebaran penggunaannya/ keterangan pengakuan dari pejabat yang berwenang.

176. Bagaimana ciri-ciri kategori karya inovatif dari sisi inovasi?
Jawab:
Kategori Kompleks memiliki ciri-ciri:
a. Belum pernah ada sebelumnya; Karya yg mudah membuatnya tetapi merupakan hal baru.
b. Yang dibuat sekarang lebih baik dari sebelumnya (lebih mudah menggunakannya, lebih praktis, lebih efisien dsb).
c. Sudah banyak dilakukan modifikasi daripada yang ada sebelumnya.
d. Karya yg rumit membuatnya/mahal biayanya meskipun modifikasi rendah.
e. Karya sederhana tetapi sebarannya luas.

Kategori Sederhana memiliki ciri-ciri:
a. Sudah pernah ada sebelumnya.
b. Yang dibuat sekarang sama baiknya dari sebelumnya (dari penggunaannya, dari kepraktisannya, dari efisiensinya dsb). 
c. Belum banyak dilakukan modifikasi daripada yang ada sebelumnya

177. Bagaimana ciri-ciri Kategori Karya Sains/Teknologi ditinjau dari sisi manfaat (penggunaan/pengakuan)?
Jawab:
Kategori Kompleks memiliki ciri-ciri:
  • digunakan pada dua sekolah atau lebih, atau
  • mendapat pengakuan dari tingkat Kecamatan/Kabupaten/ Kota/ Provinsi/Nasional.
Kategori Sederhana memiliki ciri-ciri:
  • digunakan pada satu sekolah tempat guru yang bersangkutan, atau
  • mendapat pengakuan dari tingkat kelurahan/desa.

178. Bagaimana karya seni dengan bukti fisik yang dapat disertakan langsung?
Jawab:
a. Karya sastra, dikirim karya sastranya (buku kumpulan cerpen, naskah cerpen di media masa dll).
b. Karya seni musik/film/seni rupa ukuran kecil, dikirim:
1) Laporan proses penciptaan dan publikasi.
2) Hasil Karya yang telah dibuat.
3) Surat pernyataan kepemilikan, keaslian, dan belum pernah diusulkan untuk kenaikan pangkat sebelumnya.
4) Surat keterangan telah dipamerkan/dipertunjukkan/ dipublikasikan/direkam dan diedarkan secara luas di tingkat kecamatan/kabupaten/kota atau provinsi/ nasional/ internasionaldari kepala sekolah/madrasah.

179. Bagaimana karya seni yang bukti fisiknya tidak dapat disertakan langsung?
Jawab: 
a. Laporan proses penciptaan dan publikasi. b. Rekaman tayangan (foto atau video).
c. Lembar pernyataan kepemilikan, keaslian, dan belum pernah diusulkan untuk kenaikan pangkat sebelumnya dari kepala sekolah/ madrasah.
d. Surat keterangan telah dipamerkan/dipertunjukkan/ dipublikasikan/direkam dan diedarkan secara luas di tingkat kecamatan/kabupaten/kota atau provinsi/nasional/ internasional.
e. Surat pengakuan sebagai karya seni dari masyarakat berupa kliping resensi dari media massa cetak nasional (ber-ISSN), rekomendasi dari dewan kesenian daerah/organisasi profesi kesenian yang relevan minimal tingkat kecamatan/ kabupaten/kota.

180. Apakah guru yang tidak linier antara kualifikasi akademik S-1 dengan sertifikat pendidiknya harus mengambil kembali S-1 nya sesuai dengan sertifikat pendidiknya?
Jawab:
Tidak perlu lagi mengambil kualifikasi akademik S-1 yang lain. Karena dengan kepemilikan sertifikat pendidik, guru tersebut sudah dinyatakan profesional.

181. Apakah penyesuaian pangkat dan jabatan bagi guru yang tidak linier antara kualifikasi akademik dengan sertifikat pendidiknya untuk pemenuhan Angka Kreditnya guru tersebut harus kuliah lagi?
Jawab:
Tidak perlu bagi guru yang diangkat sampai dengan tahun 2005. Dengan kepemilikan sertifikat pendidik dianggap sudah linier dengan S-1 nya. Dengan demikian kepada guru yang bersangkutan dapat diberikan AK penuh yaitu 100 AK.
Akan tetapi, bagi guru yang diangkat setelah tahun 2005 wajib linier antara kualifikasi akademik dengan sertifikat pendidiknya. 
Apabila tidak linier, maka AK yang diberikan adalah AK dari unsur penunjang yaitu sebesar 10 AK.

182. Apakah guru bukan PNS diwajibkan untuk melakukan penilaian kinerja guru?
Jawab:
Ya, guru Bukan PNS juga diwajibkan untuk melakukan penilaian atas kinerjanya. Karena tidak ada perbedaan ketentuan antara guru PNS dengan Guru Bukan PNS. Untuk menjaga kualitas atas profesionalitasnya, guru Bukan PNS harus dinilai kinerjanya dengan menggunakan instrumen penilaian kinerja yang sama dengan instrumen bagi guru PNS.

183. Bagaimana cara menilai DUPAK dan perangkatnya pada saat masa transisi dari peraturan Kepmenpan no 84 tahun 1993 ke PermennegPAN dan RB no 16 tahun 2009?
Jawab:
DUPAK dan perangkatnya sampai dengan akhir Desember tahun 2012 dinilai dengan aturan kepmenpan 84 tahun 1993 dan dikonversikan ke dalam unsur-unsur Angka Kredit (AK) sesuai dengan aturan PermennegPAN dan RB no 16 tahun
2009.
Untuk pengajuan kenaikan pangkat dan jabatan mulai awal Januari tahun 2013, DUPAK dan perangkatnya dinilai dengan menggunakan peraturan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009.
Hasil penilaian guru yang bersangkutan untuk AK kumulatifnya diambil dari AK sampai dengan akhir Desember tahun 2012 yang telah dikonversi ditambah dengan AK penilaian sejak awal Januari 2013.

184. Bagaimana jika seorang guru PNS yang berkualifikasi S-1/ S-2/S-3 memiliki angka kredit dari subunsur pendidikannya kurang dari yang dipersyaratkan untuk disesuaikan angka kreditnya yang berdasarkan Kepmenpan 84 tahun 1993 ke PermennegPAN dan RB no 16 tahun 2009?
Jawab:
Apabila angka kredit subunsur pendidikan S1/S2/S3 pada PAK guru lebih kecil dari angka kredit pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yaitu S1<100; S2<150; S3<200, maka angka kredit pendidikan disesuaikan menjadi S1=100; S2=150; S3=200. Penambahan angka kredit dapat diambil dari angka kredit unsur penunjang. Apabila angka kredit unsur penunjang tidak mencukupi, kekurangan angka kredit dapat ditambahkan dari angka kredit subunsur proses belajar mengajar.

185. Bagaimana jika seorang guru PNS yang berkualifikasi D-I/Akta I, D-II/Akta II, D-III/Akta III memiliki angka kredit lebih besar dari angka kredit subunsur pendidikan yang dipersyaratkan untuk disesuaikan angka kreditnya yang berdasarkan Kepmenpan 84 tahun 1993 ke PermennegPAN dan RB no 16 tahun 2009?
Jawab:
Apabila angka kredit subunsur pendidikan D-I/Akta I, D-II/Akta II, D-III/Akta III lebih besar dari angka kredit subunsur pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, yaitu D-I/ Akta I, D-II/Akta II, D-III/Akta III, maka angka kredit subunsur pendidikan disesuaikan menjadi D-I/Akta I=25, D-II/Akta II=40, D-III/Akta III=60. Kelebihan angka kredit subunsur pendidikan dialihkan ke dalam angka kredit subunsur pengembangan diri.

186. Bagaimana jika seorang guru PNS yang memiliki angka kredit dari pelatihan kedinasan disesuaikan angka kreditnya yang berdasarkan Kepmenpan 84 tahun 1993 
ke PermennegPAN dan RB no 16 tahun 2009?
Jawab:
Angka kredit subunsur pendidikan dan pelatihan kedinasan pada PAK guru disesuaikan/ dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada subunsur pengembangan diri.

187. Bagaimana jika seorang guru PNS yang memiliki angka kredit dari subunsur PBM/pembimbingan disesuaikan angka kreditnya yang berdasarkan Kepmenpan 84 tahun 1993 ke PermennegPAN dan RB no 16 tahun 2009?
Jawab:
Angka kredit subunsur PBM/pembimbingan bagi guru kelas/ guru mata pelajaran/guru bimbingan dan konseling yang tercantum dalam PAK guru disesuaikan/dialihkan seluruhnya ke dalam angka kredit subunsur pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu/ tambahan pada sub unsur pembelajaran.

188. Bagaimana jika seorang guru PNS yang memiliki tugas tambahan disesuaikan angka kreditnya untuk angka kredit PBM/pembimbingan yang berdasarkan Kepmenpan 84 tahun 1993 ke PermennegPAN dan RB no 16 tahun 2009?
Jawab:
Bagi guru yang mendapat tugas tambahan (kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, kepala perpustakaan sekolah/ madrasah, ketua program keahlian/ program studi atau yang sejenis, kepala laboratorium/ bengkel/unit produksi atau yang sejenis), angka kredit PBM/ pembimbingan pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1983 sudah termasuk angka kredit tugas tambahan. Oleh sebab itu, untuk penyesuaian angka kreditnya, angka kredit PBM/pembimbingan termasuk tugas tambahan tidak perlu dipilah dan dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pembelajaran/pembimbingan. 

189. Bagaimana jika seorang guru PNS yang memiliki angka kredit dari pengembangan profesi berdasarkan Kepmenpan Nomor 84/1993 disesuaikan menjadi angka kredit berdasarkan Permenneg PAN dan RB tahun 2009?
Jawab:
Angka kredit subunsur pengembangan profesi pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 dialihkan seluruhnya menjadi angka kredit subunsur pengembangan keprofesian berkelanjutan pada publikasi ilmiah.

190. Bagaimana jika seorang guru PNS yang memiliki angka kredit unsur penunjang akan disesuaikan dari yang berdasarkan Kepmenpan Nomor 84/1993 menjadi angka kredit berdasarkan Permenneg PAN dan RB tahun 2009? Jawab:
Angka kredit unsur penunjang pada PAK guru yang ditetapkan berdasarkan KEPMENPAN Nomor 84/1993 disesuaikan/ dialihkan menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur pendukung tugas guru, dengan ketentuan apabila angka kredit tersebut telah dikurangi untuk penambahan angka kredit subunsur pendidikan, maka sisanya dialihkan menjadi angka kredit unsur penunjang pada subunsur pendukung tugas guru.

191. Bagaimana menyusun kelengkapan Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pertama, III/a s.d Guru Madya, IV/a di Kabupaten/Kota?
Jawab:
DUPAK dan Bukti Fisik Guru Pertama, III/a s.d Guru Madya, IV/a di Kabupaten/Kota, disusun sebagai berikut:
a. DUPAK(format sesuai dengan lampiran I Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010)
b. Surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu (format sesuai lampiran II Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010)
c. Surat Pernyataan Kepala Sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (format sesuai lampiran III Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010)
d. Surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru (format sesuai lampiran IV Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010).
Surat pernyataan melaksanakan tugas dijadikan satu dengan bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang masing-masing.

192. Bagaimana dokumen kepegawaian Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Pertama, III/a s.d Guru Madya, IV/a di Kabupaten/Kota disusun?
Jawab:
Dokumen kepegawaian Guru Pertama, III/a s.d Guru Madya, IV/a di Kabupaten/Kota disusun sebagai berikut:
a. Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang pengusul DUPAK.
b. Fotocopy konversi NIP.
c. Fotocopy surat laporan hasil penilaian PAK bagi yang telah diterbitkan.
d. Fotocopy PAK terakhir.
e. Fotocopy SK jabatan terakhir.
f. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir.
g. Fotocopy Penyesuaian PAK, jika sudah disesuaikan. Bagi yang belum disesuaikan, agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian PAK.
h. Fotocopy SK Penyesuaian jabatan fungsional guru, jika sudah disesuaikan. Bagi yang belum disesuaikan, agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK penyesuaian jabatan fungsional guru.
i. Fotocopy Ijazah S1, S2, dan/atau S3 berikut Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar yang sudah dan/atau akan diperhitungkan angka kreditnya.
j. Bagi yang Tugas Belajar agar melampirkan SK Pembebasan
Sementara dari jabatan fungsional guru dan SK Pengangkatan Kembali setelah selesai tugas belajar. 
k. Fotocopy sertifikat pendidik. 
l. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir. 

193. Bagaimana menyusun dokumen kelengkapan Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Madya, IV/b s.d Guru Utama, IV/e?
Jawab:
DUPAK dan Bukti Fisik Guru Madya, IV/b s.d Guru Utama, IV/e disusun dengan urutan:
a. DUPAK(format sesuai dengan lampiran I Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010)
b. Surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/ bimbingan dan tugas tertentu (format sesuai lampiran II Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010)
c. Surat Pernyataan Kepala Sekolah tentang kegiatan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan (format sesuai lampiran III Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010)
d. Surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru (format sesuai lampiran IV Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010) Surat pernyataan melaksanakan tugas dijadikan satu dengan bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan unsur penunjang masing-masing

194. Bagaimana dokumen kepegawaian Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Madya, IV/b s.d Guru Utama, IV/e?
Jawab:
Dokumen kepegawaian Guru Madya, IV/b s.d Guru Utama, IV/e disusun sebagai berikut:
a. Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang pengusul DUPAK dalam hal ini kepala dinas pendidikan. 
b. Fotocopy konversi NIP.
c. Fotocopy surat laporan hasil penilaian PAK bagi yang telah diterbitkan.
d. Fotocopy PAK terakhir.
e. Fotocopy SK jabatan terakhir.
f. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir.
g. Fotocopy Penyesuaian PAK, jika sudah disesuaikan.
Bagi yang belum disesuaikan, agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian PAK.
h. Fotocopy SK Penyesuaian jabatan fungsional guru, jika sudah disesuaikan. Bagi yang belum disesuaikan, agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK penyesuaian jabatan fungsional guru.
i. Fotocopy Ijazah S1, S2, dan/atau S3 berikut Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar yang sudah dan/atau akan diperhitungkan angka kreditnya.
j. Bagi yang Tugas Belajar agar melampirkan SK Pembebasan 

195. Dikirim kemanakah berkas DUPAK dan perangkatnya untuk guru Madya, IV/b s.d Guru Utama, IV/e?
Jawab:
Dikirim ke masing-masing LPMP melalui POBox, kecuali untuk guru-guru yang berasal dari provinsi:
a. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara berkas dikirim ke LPMP Kalimantan Timur.
b. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur berkas dikirim ke LPMP Nusa Tenggara Barat.
c. Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat berkas dikirim ke LPMP Maluku.
d. Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung berkas dikirim ke LPMP Bengkulu.

196. Apa alamat PO Box dari masing-masing LPMP untuk tujuan pengiriman berkas DUPAK dan perangkatnya untuk guru Madya , IV/b s.d Guru Utama, IV/e?
Jawab:
Berkas DUPAK guru Madya , IV/b s.d Guru Utama, IV/e dikirim ke alamat PO Box sebagaimana Lampiran Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini.

Lampiran Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 582/A3.3/KP/2017
Tanggal : 10 Januari 2017

Alamat PO BOX Pengusulan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru Madya
Pangkat Pembina TK.I, Golongan Ruang IV/b Ke Atas


197. Bilamana masa pengajuan DUPAK Guru?
Jawab:
Masa pengajuan DUPAK diatur sebagai berikut.
a. Selambat-lambatnya bulan Juli untuk guru yang akan naik pangkat/jabatan pada periode Oktober.
b. Selambat-lambatnya bulan Januari untuk guru yang akan naik pangkat/jabatan pada periode April.
c. Pengajuan DUPAK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah bulan Juli dan Januari dinilai pada persidangan berikutnya.
d. Masa penilaian berikutnya dihitung mulai tanggal 1 setelah semester terakhir kinerja guru dinilai.
e. Pengusulan usulan penetapan angka kredit wajib setiap tahun (DUPAK tahunan) dan apabila tidak mengusulkan sesuai ketentuan maka hasil kinerja hanya dinilai 3 tahun terakhir.
f. Dupak diusulkan setelah berakhirnya PKG

199. Bagaimana jika penetapan PAK salah?
Jawab:
a. Kasek mengajukan usul perbaikan kepada pejabat penetap AK melalui sekretaris tim penilai
b. PAK yang telah diperbaiki, aslinya dikirim kepada guru yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi terkait
c. PAK salah sudah dikirim ke BKN; perbaikannya dikembalikan kepada pejabat berwenang menetapkan AK dengan tembusan kepada instansi yang relevan

200. Apa syarat PNS yang Pindah dari Jabatan Lain ke Jabatan Guru dan Belum Pernah Menjadi Guru?
Jawab: Syarat:
a. Berijazah S1 sesuai bidang yang diampu 
b. Memiliki sertifikat pendidik/keahlian
c. Ada formasi pengangkatan jabatan guru
d. Memilki nilai kinerja BAIK dalam PROGRAM INDUKSI
e. Usia maksimum 50 Tahun

201. Bagaimana proses PNS yang Pindah dari Jabatan Lain ke Jabatan Guru dan Belum Pernah Menjadi Guru?
Jawab:
a. Pangkat dan golongan/ ruang yang ditetapkan sama dengan pangkat jabatan sebelum menjadi guru.
b. Jabatan fungsional ditetapkan setelah bertugas sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun
c. Perhitungan AK:
1) Pendidikan (Ijazah S1 dan STTPP Pra Jabatan/Program Induksi)
2) Proses pembelajaran/bimbingan
3) Kegiatan PKB
4) Kegiatan Penunjang

202. Apa syarat Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Guru?
Jawab:
a. Berijazah minimal S1/DIV
b. Memiliki sertifikat pendidik/keahlian
c. Ada formasi pengangkatan jabatan guru
d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan minimal Baik
e. Usia maksimum 51 Tahun

203. Bagaimana Penetapan Pangkat dan Jabatan dari Guru yang baru diangkat kembali?
Jawab:
a. Pangkatnya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
b. Jabatan/Angka Kreditnya sama dengan Angka Kredit terakhir sewaktu menjadi guru ditambah dengan kegiatan yang relevan selama menjabat jabatan struktural/ fungsional lainnya.

PENYETARAAN JABATAN DAN PANGKAT GURU BUKAN PNS 

206. Apa itu Penyetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan PNS ?
Jawab :
Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) berupa pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil. (Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang pemberian Kesetaraan Jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Permendikbud nomor 12 tahun 2016).

207. Apa tujuan Penyetaraan GBPNS?
Jawab :
Bertujuan memberikan pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil setara dengan guru pegawai negeri sipil.

208. Apa manfaat Penyetaraan GBPNS bagi guru dalam jabatan?
Jawab :
Manfaat penyetaraan GBNS bagi guru dalam jabatan adalah :
a) Meningkatkan profesionalisme guru bukan pegawai negeri sipil
b) Menyetarakan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya
c) Meningkatkan kesejahteraan guru bukan pegawai negeri sipil 
d) Menjadi acuan/rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan penetapan angka kredit guru bukan pegawai negeri sipil.

209. Bagaimana tindak lanjut bagi guru Bukan PNS yang sudah diinpassing sebelum tahun 2011?
Jawab:
Bagi guru Bukan PNS yang sudah diinpassing sebelum tahun 2011, harus disesuaikan jabatannya berdasarkan Permendiknas nomor 38 tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru. Sedangkan angka kredit bagi guru Bukan PNS yang sudah diinpassing, disesuaikan berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

210. Bagaimana cara mengukur masa kerja?
Jawab:
Masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru. Bagi guru PNS masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS. Bagi guru non PNS masa kerja dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Sekolah berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan.

211. Apakah yang dimaksud dengan LIP?
Jawab :
LIP adalah singkatan dari Lembar Identitas Pengusul yang bercirikan nomor unik pengusul yang berjumlah 11 (sebelas) angka dan disertakan dengan barcode dan QR code.

212. Tahapan apa saja yang terjadi dalam proses penilaian berkas usulan Penyetaraan GBPNS? 
Jawab :
Tahapan proses penilaian berkas usulan Penyetaraan GBPNS sebagai berikut:
a) Sudah cetak LIP/belum diterima b) Berkas diterima
c) Lulus verifikasi atau Verifikasi ditunda (ganti berkas lengkap)
d) Penetapan PAK
e) Penetapan SK

213. Apakah kelanjutan setelah pengusul dinyatakan lulus dari Penyetaraan GBPNS?
Jawab:
Guru Bukan PNS yang dinyatakan lulus akan dilanjutkan ke proses pencairan tunjangan GBPNS secara otomatis

214. Apa persyaratan mengikuti Penyetaraan GBPNS?
Jawab:
a) bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat;
b) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi, bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B;
c) bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling/ Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/ membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki;
d) bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru Bimbingan dan Konseling, Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki; 
e) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan;
f) memiliki nomor unik yang dikeluarkan oleh Kementerian;
g) melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/ guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus; dan
h) memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

215. Apa saja persyaratan berkas usulan Penyetaraan GBPNS?
Jawab :
Persyaratan berkas usulan Penyetaraan Guru Bukan PNS adalah:
a) salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan sebagai guru sebelum diangkat menjadi guru tetap paling sedikit 4 (empat) semester secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
b) salinan atau foto kopi Sertifikat Program Induksi yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas provinsi/ kabupaten/kota, bagi GBPNS yang diangkat sebagai guru tetap setelah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
c) salinan atau fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh gubernur/ bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh gubernur/bupati/walikota; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
d) melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh ketua yayasan; atau bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi GBPNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah;
e) salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai Pembagian Tugas Mengajar selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
f) salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah mengenai jadwal pembelajaran selama 4 (empat) semester terakhir selama menjadi guru tetap, baik yang diperoleh dari satuan pendidikan pangkalnya ataupun dari luar satminkalnya serta diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
g) surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah satminkalnya dengan mencantumkan NUPTK atau NRG bagi yang sudah memiliki;
h) salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi penerbit ijazah;
i) salinan atau fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi, apabila dalam ijazah tidak tercantum Surat Keputusan Hasil Akreditasi program studi;
j) salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang dari LPTK penerbit sertifikat;
k) hasil cetak Lembar Transkip Data (LTD)/info PTK berdasarkan 
Dapodikdas semester terakhir pada saat mengusulkan, khusus bagi GBPNS SD/SDLB/SMP/SMPLB/SLB;
l) salinan atau fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Tugas Tambahan yang ditandatangani oleh ketua yayasan dan dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/wakil kepala sekolah/kepala perpustakaan/kepala laboratorium
/kepala bengkel/kepala program keahlian/kepala unit produksi;
m) salinan atau fotokopi Sertifikat Kepala Sekolah/Kepala Perpustakaan/ Kepala Laboratorium yang dilegalisasi dengan stempel basah oleh kepala dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, bagi GBPNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/kepala perpustakaan/ kepala laboratorium.

216. Bagaimana mekanisme pengiriman berkas usulan Penyetaraan GBPNS?
Jawab:
Mekanisme penyetaraan GBPNS jenjang pendidikan dasar sebagai berikut:
a) Semua guru yang akan mengikuti proses Penyetaraan GBPNS harus mengisi data Dapodik dengan benar sesuai kondisinya dan telah dinyatakan valid oleh system.
b) Berdasarkan data dapodikdas tersebut, guru diseleksi untuk menentukan prioritas berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, masa kerja dan pemenuhan beban kerja.
c) Pemanggilan guru untuk kesetaraan jabatan dan pangkat dilakukan secara bertahap melalui laman http:// gtk.kemdikbud.go.id/ dengan mengikuti pertahapan, sebagaimana dimaksud pada butir 2.
d) Berkas pengajuan penyetaraan disertai lampiran berupa “Lembar Identitas Pengusul Kesetaraan Jabatan dan Pangkat GBPNS” yang dicetak melalui lembar transkip data (LTD) dengan warna kertas sebagaimana butir 2. Lembar Transkip Data (LTD) dapat diakses di bagian info guru melalui laman http://gtk.kemdikbud.go.id/.
e) Kepala Sekolah membuatkan surat pengantar (Format - 1) dan mengirimkan berkas yang sudah diverifikasi kepada: Direktur Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud PO BOX 1316 JKS 12013

217. Bagaimana caranya guru mengetahui informasi tentang: kuota penyetaraan GBPNS; persyaratan penyetaraan GBPNS; dan status terakhir berkas penyetaraan GBPNS yang telah diusulkan?
Jawab:
Cara untuk mengetahui informasi terkait dengan penyetaraan GBPNS adalah melalui laman http://gtk.kemdikbud.go.id/

218. Siapa pelaksana Penyetaraan GBPNS guru Pendidikan Dasar?
Jawab:
Pelaksana Penyetaraan GBPNS adalah Kemdikbud melalui pelaksananya yaitu Tim Sekretariat Pusat Penyetaraan GBPNS di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

219. Siapa yang menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit (SK PAK) Penyetaraan GBPNS?
Jawab :
SK PAK diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. 

220. Dimanakah pengiriman berkas usulan penyetaraan GBPNS Pendidikan Dasar dialamatkan?
Jawab:
Alamat pengiriman berkas usulan penyetaraan GBPNS hanya ditujukan ke:
u.p. Direktur Pembinaan Guru Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud
PO BOX 1316 JKS 12013

221. Bagaimana untuk mengetahui info status berkas usulan penyetaraan GBPNS?
Jawab:
Info status berkas usulan penyetaraan GBPNS melalui:
Unit Layanan Terpadu Kemdikbud
Telepon (021)57903020
SMS 0811976929
Email:pengaduan@kemdikbud.go.id

Belum ada Komentar untuk "Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru - Dirjen GTK Kemdikbud RI 2019"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel