Darurat Guru Kejuruan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Berikut ini berkas mengenai Darurat Guru Kejuruan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Download file format PDF. Berkas ini merupakan salah satu Vocational Education Policy, White Paper yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK - Dirjen Dikdasmen - Kemdikbud RI.

Darurat Guru Kejuruan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
Darurat Guru Kejuruan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Darurat Guru Kejuruan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Berbicara tentang masih kurang kualitas pendidikan di Indonesia maka tak lepas dari tersedianya guru yang cukup dan profesional&kompeten. Guru merupakan unsur yang paling penting dalam proses pendidikan. Tanpa adanya guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan dan pencitraan karena segala bentuk kebijakan dalam sektor pendidikan pada akhirnya yang akan menentukan tercapainya tujuan pendidikan adalah guru. Guru menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan yang berimbas pada pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai tema pembanguan RPJMN tahun 2020-2024. Revitalisasi SMK yang merupakan salah satu cara dalam pembangunan sumber daya manusia menghadapi kendala terkait ketersediaan guru kejuruan di sekolah, sehingga membutuhkan perhatian dan aksi nyata dari semua pihak.

Revitalisasi SMK tidak akan berhasil dan dapat berjalan kontinu apabila tidak disertai dengan ketersedian guru kejuruan yang cukup dan kompeten. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam revitalisasi SMK di Indonesia saat ini adalah tidak mencukupinya tenaga pendidik/ guru kejuruan di hampir semua wilayah. Oleh karena itu, kajian kebijakan ini membahas analisis kebutuhan guru untuk tiap bidang keahlian di SMK serta beberapa usulan strategi alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan pihak yang terkait guna mencukupi kebutuhan guru kejuruan di Indonesia. Dengan menggunakan hasil pengolahan data yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Guru Dikmen dan LK Kemendibud, diperoleh bahwa pendidikan pada jenjang SMK di Indonesia masih sangat kekurangan guru PNS, khususnya guru kejuruan. Meskipun telah dibantu dengan guru honorer yang terdiri dari guru tidak tetap (GTT) dan guru tetap yayasan (GTY), namun jumlahnya masih jauh dari kata ideal. Belum lagi, kedepannya banyak guru yang pensiun karena berakhirnya masa jabatan. Guru paling banyak pensiun pada bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa serta Bisnis dan Manajemen dengan program Keahlian Teknologi Konstruksi Dan Properti, Teknik Otomotif dan Manajemen Perkantoran. Dalam merevitalisasi SMK khususnya memenuhi kebutuhan guru kejuruan tersebut, beberapa rekomendasi alternatif yang diusulkan diantaranya: (1) Mengingat bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki darurat guru kejuruan SMK maka sebaiknya perlu dilakukan pengalihan sementara pengelolaan guru oleh Kemdikbud sampai dengan kondisi ketersediaan guru kejuruan normal kembali; (2) Perlu adanya pengangkatan guru kejuruan baru secara sistematis, terstruktur dan masif. Dapat dimulai dengan melakukan pengkaderan guru kejuruan dengan memilih lulusan SMK terbaik yang dipersiapkan menjadi guru kejuruan SMK dengan diberi beasiswa S1 dan diberi jaminan pengangkatan menjadi PNS guru kejuruan; (3) Melakukan upgrading peralatan praktik disertai transformasi organisasi P4TK Kejuruan Kemdikbud dengan mengembalikan fungsi utamanya hanya untuk mendidik guru kejuruan SMK yang banyak belum dilatih dan mengubah kelembagaannya menjadi sebuah lembaga Badan Layanan Umum (BLU) sehingga organisasi tersebut mampu mandiri dan lebih produktif dan kompetitif dalam menghasilkan guru-guru kejuruan yang handal di Indonesia; (4) Mendorong terjadinya revitalisasi LPTK dan Politeknik yang menghasilkan guru kejuruan SMK agar guru kejuruan yang dihasilkannya kompeten karena lebih banyak praktek daripada teori; (5) Apabila dibutuhkan, mendorong pemerintah daerah provinsi melakukan peleburan atau penutupan terhadap SMK yang memiliki siswa sedikit dan cenderung menurun tiap tahunnya.

Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Peraturan terkait pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal tersebut bermakna bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap warga negara harus dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat 2 UUD 1945). Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya yang memiliki kompetisi yang tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan (Kompasiana, 2013).

Salah satu unsur penting dalam pendidikan adalah tenaga pendidik atau guru. Guru menjadi titik sentral dan awal dari semua pembangunan pendidikan. Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tanpa adanya guru, pendidikan hanya menjadi slogan dan pencitraan karena segala bentuk kebijakan dalam sektor pendidikan pada akhirnya yang akan menentukan tercapainya tujuan pendidikan adalah guru. Muhson (2004) menegaskan bahwa guru sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang vital dalam meningkatkan kualitas anak didiknya.

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter generasi penerusnya ke depan. Menurut Daoed Yoesoef (1980), seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan (sivic mission). Tugas profesional berkaitan dengan logika dan estetika. Tugas profesional dari seorang guru yaitu meneruskan atau transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui anak dan seharusnya diketahui oleh anak. Tugas manusiawi adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas-tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas manusiawi itu adalah transformasi diri, identifikasi diri sendiri dan pengertian tentang diri sendiri. Sementara, tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 dan GBHN. Ketiga tugas guru itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis.

Keberhasilan proses pendidikan dapat dikatakan sangat bergantung pada peran guru di sekolah. Untuk itu, guru sebagai komponen kunci dalam pendidikan dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kejayaan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, peran guru dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketersediaan dan kecukupan guru di tiap sekolah harus dapat terpenuhi. Karena keberhasilan pendidikan akan memberikan dampak pada kemajuan pendidikan yang pada akhirnya mampu mewujudkan manusia Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.

Menurut Teacher Employment & Deployment, World Bank 2008 salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan yang mencolok dalam penempatan guru di Indonesia. Hampir semua daerah kekurangan guru, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Tercatat, terdapat 66% sekolah terpencil mengalami kekurangan guru sementara 68% perkotaan dan 52% pedesaan memiliki kelebihan guru. Selain itu, tercatat bahwa terdapat guru yang bukan PNS di SMK negeri sebanyak 52.639 orang dan guru bukan PNS di SMK Swasta sebanyak 126.510 orang. Tingginya jumlah guru non PNS ini menjadi indikasi bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan guru.

Tercukupinya tenaga pendidik di seluruh pelosok negeri menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai upaya memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, pemerintah harus terus berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri, khususnya di sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru. Oleh sebab itu, kajian kebijakan ini membahas analisis kebutuhan guru untuk tiap bidang keahlian di SMK serta strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan pihak yang terkait guna pencukupan guru di Indonesia. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih terperinci tentang analisa dan strategi pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru kejuruan di SMK yang tersebar di Indonesia.

Tujuan

Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk melakukan analisis tentang kebutuhan guru di SMK Negeri, khususnya guru yang mengampu mata pelajaran kejuruan atau guru kejuruan. Diharapkan bahwa informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi serta dapat dijadikan perumusan kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan guru SMK sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

Manfaat

Kajian kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan di bidang pendidikan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pemerataan tenaga didik. Untuk pembaca, kajian kebijakan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau pembanding bagi kajian kebijakan berikutnya serta dapat memberikan landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan.
Selengkapnya mengenai isi dan susunan berkas paper Darurat Guru Kejuruan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) ini, silahkan lihat pada file preview dan download pada link di bawah ini.

File Preview:



Download File:

Belum ada Komentar untuk "Darurat Guru Kejuruan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel