Peraturan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

Peraturan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
PERMEN RISTEKDIKTI Nomor 59 Tahun 2018
Berkas ini adalah Peraturan mengenai Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi yaitu Peraturan Menteri RISTEKDIKTI Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Download file format PDF.

Download PERMEN RISTEKDIKTI Nomor 59 Tahun 2018

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas PERMEN RISTEKDIKTI Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi:

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR DI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah pendidikan tinggi dan melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
  2. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  3. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
  4. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
  5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
  6. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi.
  7. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
  8. Program Pendidikan Tinggi adalah program pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, program profesi, dan program spesialis.
  9. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  10. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.
  11. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
  12. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

BAB II
IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

(2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, berdasarkan prinsip:
a. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Profesi, dan Sertifikat Kompetensi, agar tidak mudah dipalsukan;
b. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan
c. legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4

Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi berstatus sebagai dokumen resmi negara, yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Ijazah

Pasal 5

(1) Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nomor Ijazah nasional;
b. logo perguruan tinggi;
c. nama perguruan tinggi;
d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
e. Program Pendidikan Tinggi;
f. nama program studi;
g. nama lengkap pemilik Ijazah;
h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
i. nomor pokok mahasiswa;
j. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
o. stempel perguruan tinggi; dan p. foto pemilik Ijazah.

(3) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem PIN.

(4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 

(5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 6

(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik.

(2) Verifikasi Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengesahan.

Pasal 7

Sistem PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:
a. nomor Transkrip Akademik;
b. nomor Ijazah nasional;
c. logo perguruan tinggi;
d. nama perguruan tinggi;
e. Program Pendidikan Tinggi;
f. nama program studi;
g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
i. nomor pokok mahasiswa;
j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
l. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
m. stempel perguruan tinggi; 
n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh; dan
o. indeks prestasi dan predikat kelulusan.

Pasal 9

(1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat:
a. nomor SKPI;
b. nomor Ijazah nasional;
c. logo perguruan tinggi;
d. nama perguruan tinggi;
e. status akreditasi;
f. nama program studi;
g. nama lengkap pemilik SKPI;
h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
i. nomor pokok mahasiswa;
j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
m. Program Pendidikan Tinggi;
n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
p. bahasa pengantar kuliah;
q. sistem penilaian; dan
r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.

(2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

Pasal 10

Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11

(1) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh:
a. rektor dan dekan fakultas untuk universitas dan institut;
b. ketua dan pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi;
c. direktur dan pemimpin unit pengelola program studi untuk akademi dan politeknik; dan
d. direktur untuk akademi komunitas.

(2) Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh:
a. dekan atau pembantu/wakil dekan bidang akademik untuk universitas dan institut;
b. pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi dan akademi dan politeknik sekolah tinggi; dan
c. direktur untuk akademi komunitas.

(3) Selain penandatanganan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas rektor, pelaksana tugas dekan fakultas, pelaksana tugas ketua, atau pelaksana tugas direktur pada perguruan tinggi dapat menandatangani Ijazah.

(4) Selain penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana tugas dekan atau pelaksana tugas pembantu/wakil dekan bidang akademik, pelaksana tugas pemimpin unit pengelola program studi, pelaksana tugas direktur pada akademi komunitas dapat menandatangani Transkrip Akademik dan SKPI.

Bagian Ketiga
Sertifikat Kompetensi

Pasal 12

(1) Sertifikat Kompetensi diterbitkan perguruan tinggi bekerja sama dengan:
a. organisasi profesi; 
b. lembaga pelatihan; atau
c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nomor Sertifikat Kompetensi;
b. logo perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
c. nama program studi;
d. nama perguruan tinggi dan nama organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi terkait;
e. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
f. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
h. sistem pengujian; dan
i. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Kompetensi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.

(4) Ketentuan mengenai Penerbitan Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sertifikat Profesi

Pasal 14

(1) Sertifikat Profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:
a. Kementerian;
b. kementerian lain; 
c. LPNK;
d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. nomor Sertifikat Profesi;
b. logo perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. nama perguruan tinggi, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. nama program studi;
e. izin program studi;
f. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
i. Gelar profesi beserta singkatannya;
j. jenis pendidikan profesi;
k. program pendidikan profesi atau spesialis; dan
l. area kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi. 

(4) Uraian mengenai kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.

(6) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Profesi diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi

Pasal 16

(1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.

(2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.

(3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di perguruan tinggi.

(4) Surat Keterangan Pengganti memuat:
a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian; dan
b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), atau Pasal 14 ayat (3).

(5) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh LLDIKTI.

(2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi telah berubah, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh perguruan tinggi hasil perubahan.

(3) Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh kementerian lain/LPNK terkait. 

(4) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit harus didasarkan pada salinan dan/atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi yang rusak, hilang, atau musnah.

Bagian Keenam
Pengesahan Fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi dan/atau Surat Keterangan Pengganti

Pasal 18

(1) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.

(2) Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan:
a. universitas dan institut dilakukan oleh pembantu/wakil dekan bidang akademik;
b. sekolah tinggi dilakukan oleh pembantu/wakil ketua bidang akademik;
c. politeknik, akademi, dan akademi komunitas dilakukan oleh pembantu/wakil direktur bidang akademik.

(3) Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh LLDIKTI. 

(2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI telah berubah, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan.

(3) Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh kementerian lain/LPNK terkait.

(4) Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Surat Keterangan Pengganti.

(5) Pemimpin LLDIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri/peraturan LPNK yang terkait.

BAB III
GELAR DAN TATA CARA PENULISAN GELAR

Pasal 20

Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis terdiri atas:

a. ahli pratama, ditulis di belakang nama lulusan program diploma satu, dengan mencantumkan huruf “A.P.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

b. ahli muda, ditulis di belakang nama lulusan program diploma dua, dengan mencantumkan huruf “A.M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

c. ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

d. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

e. sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program diploma empat dengan mencantumkan huruf “S.Tr.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

f. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

g. magister terapan, ditulis di belakang nama lulusan program magister terapan, dengan mencantumkan huruf “M.Tr.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;

h. doktor, ditulis di depan nama lulusan program doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”;

i. doktor terapan, ditulis di didepan nama lulusan program doktor terapan, dengan mencantumkan huruf “Dr.Tr.”;

j. Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf “Sp.” diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan

k. Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21

(1) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus.

(2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari perguruan tinggi di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 22

(1) Gelar akademik, Gelar vokasi, dan Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
a. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan Gelar akademik, Gelar vokasi, dan Gelar profesi.

(2) Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh Gelar akademik, Gelar vokasi, atau Gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Ijazah yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku;
b. Sertifikat Kompetensi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan 
c. Sertifikat Profesi yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sistem PIN dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik mulai diterapkan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMAD NASIR

File Preview:



Download File:
Download PERMEN RISTEKDIKTI Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.pdf

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel